Antara Agama dan SARA

Oleh: Muhammad Rahman

AKHIR-AKHIR ini atmosfir perpolitikan di Indonesia cukup memanas.Tepatnya setelah PDIP melalui Ketua umumnya menjatuhkan pilihan kepada petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Meskipun terdapat penolakan dari sekelompok akar umbi PDIP yang tidak setuju, puncaknya salah satu putra dan kader terbaik partai yang juga anak mantan Gubernur DKI Ali Sadikin memilih hengkang dari partai moncong putih tersebut karena tidak setuju atas penunjukkan Ahok sebagai Cagub.

Terlepas dari keputusan keluarnya anak mantan gubernur ke-7 DKI tersebut, ada perkara yang lebih menarik untuk dicermati, yaitu apa yang membuat Mega lebih memilih Ahok yang jelas bukan dari kader partainya, terlebih di saat hadirnya Risma yang digadang-gadangkan mampu menandingi elektabilitas seorang Ahok. Lalu apa yang membuat Mega jatuh hati pada Ahok?

Berbagai media menurunkan judul yang beragam ketika mengulas alasan Mega menggunakan haknya sebagai ketua umum dengan menunjuk Ahok sebagai Cagub. Kompas sebagai contoh memuat judul, “Pilih Ahok, Mega Gunakan Hak Prerogatifnya”, sementara detik.com menurunkan judul, “Totalitas Megawati Dukung Ahok: ‘Pasang Badan’ hingga Jas Merah”, lain pula halnya dengan Tempo, mereka memilih judul, “Dampingi Ahok-Djarot ke KPU, Megawati: Dia Didukung Rakyat”.

Meski judul yang berbeda, kesemuanya mengarah pada point yang sama, bahwa alasan terkuat Mega memilih Ahok adalah, bahwa dia menilai Ahok seorang yang memiliki jiwa Pancasila, dan dianggap seorang pemimpin yang tidak akan menimbulkn isu SARA.

“Kita adalah satu jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Kami tidak ingin mencari seseorang yang menimbulkan SARA karena Indonesia ini negara dengan kemajemukan luar biasa,” tulis Kompas, Rabu, 21 September, 2016.

“Kami tidak ingin mencari pemimpin di suatu daerah untuk menimbulkan SARA. Kami ini negara dengan kemajemukan yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika,” tulis detik, Rabu, (21/6/2016).

Sementara Tempo memuat kutipannya sebagai berikut: “Sebagai ketum, sebenarnya kalau mau milih pemimpin seharusnya orang yang akan didukung rakyat. Orang ini punya rasa kebangsaan, nasionalisme.PDIP ideologinya adalah pancasila, segingga tidak ada lagi perbedaan.Bhinneka tunggal ika.Kami ingin mencari seseorang pemimpin daerah tanpa menimbulkan adanya Sara,” (Tempo, Rabu, 21 September, 2016).

Ada satu kata yang paling menarik untuk kita cermati dalam alasan penunjukkan Ahok oleh Mega di atas, kata tersebut adalah kata SARA.

Siapa Menuding SARA, Terpercik Muka Sendiri
SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan) adalah perkataan atau tindakan yang mengarah pada sentimen identitas seseorang yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.Setiap perkara yang berbentuk kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikategorikan sebagai tindakan SARA.

Dari definisi SARA di atas dapat kita klasifikasikan kepada dua kelompok, pertama, perkara yang manusia tidak punya pilihan di sana, yaitu suku, ras, dan golongan, yang kedua sisi yang manusia bisa memilih, yaitu agama.

Pertanyaannya kemudian kenapa agama bisa dijadikan isu SARA, bagaimana bisa seseorang yang memilih pemimpinnya berdasarkan keyakinan dan agama yang ia yakini dianggap kesalahan dan menjurus ke SARA, padahal UUD menjamin seseorang untuk menjalankan agama dan kepercayaanya masing-masing. Kalau seseorang menimbulkan sentimenkesukuan , ras, dan golongan sosial, dalam menentukan pilihannya wajar dianggap salah dan SARA.

Karena itu memang ketentuan kodrati yang kita tidak punya ruang untuk memilih, apakah harus terlahir dari Rahim seorang Jawa, Makassar, Melayu atau Minang.

Dan menghina atau melecehkan seseorang berdasarkan etnis atau suku, warna kulit, dan ras jelas bertentangan dengan agama dan kemanusiaan.

Berbeda dengan agama, meski kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga Muslim atau Kristiani, tapi kita tetap bisa memilih untuk wafat dalam agama tersebut atau tidak. Lantas apa yang salah dengan seseorang memilih pemimpin yang sesuai dengan Agamanya?

Apakah itu harus dan perlu masuk dalam isu SARA.Hanya orang-orang yang tidak dewasa yang memiliki kepentingan tertentu yang harus kebakaran jenggot dan gusar ketika pemilih Muslim memilih pemimpin yang juga Muslim di Negara yang mayoritas Muslim.

Usai Keimanan Diadili Prasangka SARA
Sesorang yang menentukan pemimpin atas agama tidak seharusnya dikategorikan dalam isu SARA. Seseorang bebas memilih siapa yang ia yakini. Justru kriminalisasi dan tindakan memata-matai para tokoh agama dalam orasi dan nasehatnya tentang konsep pemimpin yang diyakini adalah satu tindakan SARA yang sesungguhnya, dan sangat melawan UUD dan jelas menciderai semangat Pancasila.

Sungguh Ironis, di saat para muballigh dilarang menyampaikan nasehat politiknya di masjid, tapi tidak ada satu orangpun para pembela dan pengusung Anti SARA ini yang kemudian bersuara ketika tokoh partai beragama Kristen yang masuk kemasjid dengan baju dan atribut partai yang ia kenakan. Semuanya seolah bungkam diam seribu bahasa.

Mungkin ini lebih pada alergi dan sentimensemata, atau justru sebenarnya mereka sedang mempertontonkan contoh terbaik dari tindakan SARA yang sebenarnya. Padahal ketika seseorang menyuarakan memilih pemimpin sesuai agamanya, tidak harus serta merta dipahami mengejek atau menghina agama lain. Ini lebih soal keyakinan. Apakah kemudian orang kristian atau pemeluk agama lainjuga tidak menyeru kepada pemimpin yang seagama, apakah gereja benar-benar steril dari politik? Atau ini hanya dagangan usang sekularisme yang ingin memisahkan agama dari panggung politik, lalu akhirnya malah ingin membunuh Tuhan bak Friedrich Nietzsche.

Sederhananya, kita perlu mendudukkan istilah SARA ini kembali, siapa yang sebenarnya merumuskan istilah ini, dan apa tujuan di sebalik pengistilahan ini. apakah benar-benar membela kemanusian dan minoritas, atau malah startegi untuk mentamukan tuah rumah dinegeri sendiri. Dan menjadikan mayoritas sebagai minoritas yang harus selalu mengalah dan kalah. Wallahu A’lam.*

Pertanyaannya, bagaimana bisa seseorang yang memilih pemimpinnya berdasarkan keyakinan dan agama yang ia yakini dianggap kesalahan dan menjurus ke SARA?