MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB.PII) Periode 2017-2020 Husin Tasrik Makruf Nasution didampingi oleh perwakilan Anggota Dewan Formatur Terpilih M. Musyaddad Zaen serta kedua Koordinator Pusat Badan Otonom yaitu Haslinda Satar selaku Ketua Dewan Formatur Korps PII Wati dan Sureza selaku Komandan Pusat Brigade PII mengadakan konferensi pers terkait isu Muktamar bodong yang akan dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat.
Haslinda dalam kesempatan ini dengan tegas menyampaikan hasil Muktamar ke-30 di Bandung 25 Februari- 2 Maret 2017 yaitu terpilihnya Husin Tasrik Makruf Nasution sebagai Ketua Dewan Formatur PB PII sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Periode 2017-2020. Adapun Anggota Dewan Formatur yaitu M. Musyaddad Zaen, Aris Darussalam, Ade Arfa Putra Ramadan, dan Doni Alvarezi Ramadhani.
“Seluruh Kader PII yang diwakili oleh Pengurus Wilayah dan Daerah se-Indonesia, baik yg berkesempatan hadir maupun yang berhalangan mendukung penuh pelaksanaan dan hasil Muktamar 25 Februari sampai dengan 2 Maret 2017 di Bandung. Adapun bila ada penyelenggaraan lain di luar Muktamar Bandung, kami menjamin tidak akan ada Kader PII Aktif yang akan datang.”, tegas Haslinda dalam Konfrensi Pers di Workroom Coffe & Colaboration Jl. Cikini Raya, Selasa (16/5/2017)
Sejalan dengan hasil tersebut, Komandan Pusat Brigade PII, Sureza memaparkan bukti-bukti kuat terkait hasil Muktamar tersebut, yaitu serangkaian dokumen yang sudah di sepakati oleh perwakilan Pengurus Wilayah PII se-Indonesia. Dalam penyampaiannya, Komandan Reza juga memaparkan satu persatu hasil Keputusan Sidang Dewan Pleno Nasional PII sebagai forum tertinggi untuk menetapkan pelaksanaan Muktamar yaitu di Bandung pada 25 Februari lalu.
Mayoritas Pengurus Wilayah yang hadir di SDPN juga hadir pada Muktamar ke-30 di Bandung sehingga Pengurus Besar yang akan dilantik dibawah pimpinan Saudara Husin Tasrik Makruf Nasution merupakan representasi dari hampir seluruh Pengurus Wilayah.
Adapun pihak lain yang merasa masih Pengurus Besar periode 2015-2017 tidaklah konstitusional sebab mandatnya sudah dicabut dengan berlangsungnya Muktamar di Bandung.
Disamping itu para pengurusnya tidaklah representatif dan tidak diakui oleh Pengurus Wilayah se-Indonesia, ungkap Husin.
Melalui konferensi pers ini PB.PII Periode 2017-2020 menegaskan dan menghimbau pada Keluarga Besar, simpatisan dan pemerintahan untuk tidak terlibat apalagi bekerjasama dengan kepengurusan ilegal yg dipimpin oleh Munawar Khalil CS tersebut. (RH)
