MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta- Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan ada tambahan 40 ribu hektare (ha) cetak sawah baru melalui pengoptimalan lahan suboptimal seperti lahan rawa lebak dan pasang surut pada 2018.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pending Dadih Permana mengungkapkan setidaknya terdapat 32 juta ha lahan suboptimal di seluruh nusantara yang bisa dimanfaatkan.
Melihat potensi yang sangat besar itu, Kementan, pada tahun ini mulai melakukan pemetaan untuk melihat daerah lahan suboptimal mana saja yang siap untuk digarap dan dikembangkan.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan percontohan di Sumatra Selatan (Sumsel), tepatnya 1400 ha di Ogan Ilir untuk lahan rawa lebak dan 1200 ha di Talang Jaya untuk lahan pasang surut.
“Ini kami lakukan bertahap. Kami cari mana yang siap. Mana yang secara teknis memungkinkan untuk diterapkan teknologi. Itu syaratnya,” ungkap Pending di Jakarta, Rabu (30/8).
Menurutnya, permasalahan terbesar dalam mengembangkan potensi lahan suboptimal ialah pada keberadaan sumber air. Lahan rawa memerlukan pengelolaan tata air yang sangat baik. Harus diciptakan saluran drainase dan irigasi yang terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier.
Saluran drainase dibuat guna menampung dan menyalurkan air yang berlebihan dalam suatu kawasan ke luar lokasi. Sebaliknya saluran irigasi dibuat untuk menyalurkan air dari luar lokasi ke suatu kawasan untuk menjaga kelembaban tanah atau mencuci senyawa-senyawa beracun. Ungkap Dadih permana
Selain itu, perlu dibangun tanggul penangkis banjir di sepanjang saluran karena drainase saja sering tidak mampu mengatasi luapan air musim hujan. Waduk retarder juga dibutuhkan oelh lahan rawa untuk menampung air di musim hujan, mengendalikan banjir, dan menyimpannya untuk disalurkan di musim kemarau.paparnya
Serupa, pengelolaan air yang baik juga wajib dilakukan untuk bisa memaksimalkan lahan pasang surut. Pending menyebutkan, setelah membuat petakan-petakan sawah, pemerintah memanfaatkan air pasang harian yang kerap datang pada malam hari.
“Kemudian air pasang itu disinergikan dengan mekanisasi mesin pompa. Hasilnya sekarang ada 1.200 ha lahan yang sudah bisa ditanami, padahal biasanya belum tanam,” terangnya.
Selain mengoptimalkan potensi yang dimiliki alam, pemerintah juga berupaya untuk mendorong sumber daya manusia sebagai tokoh kunci yang mengelola pertanian tersebut.
Pending mengatakan pola pikir masyarakat di lahan suboptimal masih terjebak pada kebiasaan lama dan hal itu wajib diubah.
“Masyarakat di dalam lebak itu sudah merasa cukup dengan satu kali tanam. Mereka merasa sangunya sudah cukup. Lalu ketika tidak tanam, mereka bekerja di perkebunan, sehari dapat Rp80 ribu. Pemikiran itu yang harus diubah. Kami berikan edukasi. Kami bangun sumber daya manusia (SDM)nya karena mereka yang nantinya menjadi pemilik lahan itu. Pemerintah hanya menstimulasi, mendorong agar mereka dapat mengelola secara baik dan benar,” tegasnya.
Dalam memaksimalkan hal itu, pemerintah mengelompokkan masyarakat setempat untuk dapat bekerja sama mengelola lahan yang dioptimlakan. Setiap kelompok tani mendapatkan klaster lahan seluas 200 ha.
“Mekanisasinya, bagaimana tata airnya, nanti mereka yang mengelola.” Sedianya, pola pengelolaan air di lahan rawa dan pasang surut serupa juga terdapat di beberapa provinsi lainnya yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau dan Jambi.
“Percontohan di Sumsel ini kami akan replikasi di provinsi lain pada 2018 nanti. Tahun ini kami fokus dulu di satu wilayah untuk menemukan model unit yang tepat serta biaya yang sesuai. Kami juga harus lebih dulu menemukan perlakuan yang pas untuk wilayah yang berbeda,” tandasnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal PSP Kementan, saat ini total luas lahan di Indonesia mencapai 8,1 juta ha dan total luas tanam mencapai 15,7 juta ha.
