Belajar Resolusi Konflik dan Damai dari Maluku

Oleh: Mohamad Ikhsan Tualeka

Tak terasa 19 tahun berlalu, sejak konflik sosial pertama mendera wilayah kepuluan Maluku. Merupakan fase kelam dan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah hubungan antar etnik dan umat beragama di Indonesia.

Pemicu konflik sebenarnya adalah sepele, berawal dari perkelahian antar individu, tetapi pertikaian kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok. Ini menjadi periode konflik etno-politik di sepanjang garis agama, yang membentang di kepulauan Indonesia yang membentuk kepulauan Maluku, dengan gangguan yang sangat serius di Ambon dan Kepulauan Halmahera.

Puncak konflik sendiri terjadi dalam kurun waktu 1999-2002 yang diawali dengan peristiwa yang lebih dikenal dengan Maluku Berdarah, pada 19 Januari 1999 yang memakan banyak korban. Hasil survey LSI tahun 2012 mencatat korban akibat konflik di kepulauan Maluku antara 8000-9000 jiwa, jauh lebih besar dibanding korban akibat konflik dan perang di Bosnia-Herzegovina yang mengguncang dunia.

Semula konflik dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat hanya sebuah tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh suatu tindak atau peristiwa kriminal biasa. Pada kenyataannya ada banyak analisa dan kesimpulan yang diberikan terhadap akar penyebab konflik yang sebenaranya.

Mulai dari konflik yang terjadi ini adalah sebuah rekayasa yang dirancang oleh orang atau kelompok tertentu demi kepentingannya dengan menggunakan isu SARA, maupun sejumlah analisa yang menyimpulkan faktor lain seperti kesenjangan ekonomi, politik, ketidakadilan, diskriminasi pemerintahan dan lain-lain.

Padahal, sejatinya hubungan antar masyarakat yang ada di kepulauan Maluku memiliki tradisi kultural yang kuat untuk mempersatukan masyarakat meski hidup dalam perbedaan, termasuk juga sebagai media penyelesaian konflik, bila terjadi konflik antar masyarakatnya. Namun kenyataannya itu tak cukup mencegah konflik menjadi eksesif kala itu.

Setelah melewati berbagai fase krusial hingga terwujudnya resolusi konflik, kini kawasan Maluku telah damai, bahkan proses recovery lebih cepat dari analisis banyak pihak. Bekas konflik hampir sudah tak terlihat lagi, masyarakat pun telah hidup damai, walau sesekali masih terjadi letupan, namun dengan cepat bisa diatasi, bukti bahwa ketahanan dan kemampuan masyatakat dalam mencegah dan mereduksi potensi konflik makin tinggi.

Fakta bahwa masyarkat kepulauan Maluku telah belajar banyak dari konflik yang pernah terjadi, bahkan saat ini tergolong sebagai daerah dengan indeks toleransi dan indeks kebahagiaan tertinggi menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Namun untuk sampai di titik ini, tentu ada banyak peran dan kontribusi dari berbagai individu maupun kelompok. Mulai dari yang mengupayakan resolusi konflik dapat dibangun, maupun yang ikut menjaga dan merawat perdamaian dengan berbagai pendekatan.

Apa yang terjadi di kepulauan Maluku, kini dapat menjadi pelajaran penting, tidak saja untuk masyarakat Maluku saat ini dan generasi kedepan, namun juga bagi masyarakat tanah air di pelbagai daerah, bahkan dunia. Apalagi ditengah kondisi makin merebaknya intoleransi, radikalisme dan terorisme yang dapat mengancam integritas bangsa.

Dalam konteks itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI menggelar Sarasehan Nasional, pada 10-11 Juli 2018 yang bertempat di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, dengan Tema: “Merawat Perdamaian – Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”.

Sarasehan dibuka oleh Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto mewakili Presiden RI. Sementara DR. Drs. H.M. Jusuf Kalla Wakil Presiden RI, penggagas Perjanjian Malino II, salah satu momentum penting dalam membawa Maluku pada perdamaian, akan menjadi keynote speaker atau pembicara kunci.

Sejumlah menteri maupun kepala lembaga pada Kabinet Kerja juga turut hadir sebagai pembicara dalam Sarasehan yang dibagi dalam tujuh sesi atau tema pokok pembahasan. Diantaranya: Menteri Koordinator Kemaritiman Jenderal TNI (Purn), Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Sosial, Idrus Marham; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak; Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian; Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo; dan Wantimpres Agum Gumelar.

Ditargetkan lebih dari 500 orang peserta hadir, meliputi perwakilan dari daerah-daerah di tanah air yang dianggap rawan konflik, utusan perguruan tinggi, aktivis dan tokoh-tokoh nasional, juga perwakilan dari sejumlah negara sahabat. Termasuk 100 orang masyarakat kepulauan Maluku yang terlibat dalam resolusi konflik dan damai, yang diantaranya akan hadir sebagai narasumber maupun penalis.

Pengalaman para pelaku sejarah ini akan dibukukan dan diterjemahkan dalam tiga bahasa, selain Bahasa Indonesia, yakni dalam Bahasa Inggris, Belanda dan Arab. Ini agar nantinya dapat menjadi pembelajaran dan referensi dalam penanganan konflik dan merajut perdamaian di waktu-waktu mendatang.

Sarasehan ini menjadi penting, karena belajar dari daerah yang pernah mengalami konflik, dan mampu bangkit adalah sebuah keniscayaan. Maluku dan Maluku Utara telah memberikan pembelajaran yang berharga buat bangsa Indonesia, bahwa keterpurukan bukanlah sesuatu yang harus disesali berkempanjangan, tapi justru harus mampu keluar dan menyadari untuk segera berbenah dan bangkit.

Konflik yang disebabkan karena perbedaan segera dapat diatasi karena persoalan utamanya bukan terletak pada perbedaan, dan perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Berbeda bukan berarti mesti bertikai, tapi untuk saling menghormati dan mencari titik persamaan guna merajut persaudaraan sesama manusia.

Saat ini perbedaan di Maluku justru dapat dikelola dengan bijak. Kita dapat menemukan hal yang unik, dimana perbedaan justru bisa menghadirkan, harmoni, kompromi dan saling bergandengan tangan. Misalnya saja jika gubernur Maluku beragama Islam, wakilnya beragama Kristen dan sebaliknya. Begitu pula di Kota Ambon dan sejumlah kabupaten atau kota lainnya.

Kearifan lokal yang selama ini hidup ditengah masyarakat, dan turut menjaga dan merajut perdamaian serta kerukunan pun terus dilestarikan dan diperkuat oleh masyarakat kepulauan Maluku. Seperti budaya Pela-Gandong, Larvul Ngabal, ‘Ain ni Ain, Kalwedo dan lainnya terbukti efektif sebagai alat pemersatu.

Ini yang membuat masyarakat kepulauan Maluku terus guyub dan rukun, saling membantu tanpa harus membedakan suku dan agama. Semua ini mencerminkan dan memberikan pesan kepada kita semua, bahwa persaudaraan dan kemanusiaan adalah nilai universal. Menegaskan pula bahwa Pancasila bukan sebatas pajangan, tapi benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakatnya.

Menjadikan kepulauan Maluku sebagai etalase pembelajaran dalam merajut perdamaian dan laboratorium multikultural sejatinya juga akan turut mempertegas komitmen masyarakat-nya untuk terus menjaga dan merawat rekonsiliasi dan perdamaian telah dibangun bersama. Semoga Sarasehan yang dilaksanakan dapat menjadi ikhtiar bagi kita semua untuk menjaga dan merawat perdamaian serta memperkokoh ketahanan Nasional.(*)

*Penulis adalah Steering Committee Sarasehan Nasional – Merawat Perdamaian – Wantannas RI

Comments

comments