MEDIAHARAPAN.COM-Tanah Datar. Dalam hal pemberian informasi kepada publik, tentu harus didasari fakta dan data yang akurat. Dalam hal ini pers diharapkan menjadi penjaga. Walau berita yang disampaikan negatif namun tujuaannya sebagai koreksi dan tujuan untuk perbaikan tentu ini tidak ada salahnya disampaikan lewat media.
Begitu juga dengan prestasi-prestasi pemerintah tentu juga harus diberitakan, jadi ini seimbang dan proporsional. Jangan hanya berita negatif saja yang diekspos ke media-media, “bukan berarti berita negatif itu salah”, namun harus ada keseimbangannya.
Hal tersebut disampaikan Agus Sudibyo Direktur Indonesia New Media Watch, pada saat Rakor Kehumasan Pemprov. Sumatera Barat dalam rangka HPN 2018, Selasa (30/01) di Padang.
Pada kesempatan tersebut Agus jelaskan, saat ini banyak terjadi permasalahan antara media (wartawan) dengan pejabat publik, sehingga pemberitaan yang keluar sering berita miring (negatif), berita-berita prestasi daerah jarang dimuat atau enggan diterbitkan media. Hal ini tentu menjadi perhatian dan evaluasi bagi humas sebagai mitra pers dalam pemberian informasi yang proporsional kepada masyarakat.
Humas sebagai mitra pers harus kenal dengan wartawan dan mampu menjalin komunikasi yang harmonis serta dapat memahami tentang pemberitaan yang diterbitkan. Seandainya ada berita negatif tentu humas juga harus memahami apakah memang perusahaan atau suatu lembaga itu memang banyak kelemahan atau kesalahan. Selain itu media juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap kepentingan publik, katanya.
Agus gambarkan tentang hubungan pejabat publik dengan media seperti yang pernah dilakukan Gubernur Jakarta Ali Sadikin (1966-1977), yang mampu memanfaatkan pemberitaan pers sebagai audit gratis bagi kinerja pemda DKI Jakarta, Bang Ali lebih mengandalkan pemberitaan media untuk mengecek kepuasan publik terhadap Pemda DKI dari pada laporan para bawahan yang, “asal bapak senang saja”, sebutnya.
Ia juga menambahkan fungsi humas sebagai media relasi harus mampu mentransformasi dari berita yang negatif ke berita yang positif dan berita yang negatif menuju berita yang proporsional dan etis. Sebagai transformasi humas punya tolak ukur tentang kinerja media sebagai kepentingan publik, hak publik atas informasi (UU KIP) dan kode etik jurnalistik, tutur Agus.
Penting untuk dipahami humas sebagai corong pemerintah, media atau jurnalis tidak dapat semena-mena dan tidak kebal hukum, media atau jurnalis tidak untuk ditakuti, obyek atau sumber berita mempunyai hak menyampaikan keberatan terhadap pers dan media juga harus selalu terbuka terhadap kritikan dan dievaluasi, sebutnya.
Dalam hal menilai kinerja media, humas juga harus pahami kode etik jurnalistik pada pemberitaan yang berimbang, liputan dua sisi, kewajiban verifikasi, akurasi, asas praduga tak bersalah, pemisahan fakta dan opini, relevansi bagi kepentingan publik. Prilaku jurnalis tidak memaksa, memeras, menghina narasumber, melanggar privasi dan tidak menunjukkan identitas diri, pungkas Agus.
Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman selaku pelaksana Rakor kali ini sebutkan, humas kedepan punya tantangan dengan meningkatnya pengguna internet aktif dan pengguna media sosial. Humas dituntut mampu beradaptasi dengan tren teknologi dan ketersediaan SDM yang memadai.
Untuk itu perlu wadah yang terorganisir dengan baik dan efektif demi kelancaran arus informasi yang perlu diakses publik. Perlunya konsolidasi diantara humas pemerintah maupun swasta sehingga dihasilkan kekuatan besar dalam informasi yang proporsional jika dibanding bekerja sendiri-sendiri, sebutnya.
Bercerita tentang pers, ia mengisahkan pers di Sumatera Barat yang memiliki peran cukup vital tidak saja di Minangkabau namun juga di Indonesia. Diawali dengan terbitnya surat kabar berbahasa Melayu (koran pribumi) edisi perdana, Bintang Timoer pada 7 Desember 1864, kemudian rutin terbit setiap Rabu mulai 4 Januari 1865. Pers di Ranah Minang merupakan salah satu tonggak dunia persuratkabaran di Indonesia.
Padang salah satu kota pers tertua di Sumatera dan termasuk kota perintis munculnya surat kabar di Indonesia. Surat kabar yang pernah ada di ranah minang, Bintang Timoer (1864), Pelita Ketjil (1892-1894), Warta Berita (1895), Tjahja Sumatra (1906), tutur Jasman.
Rakor yang mengusung tema “Melalui Bakohumas kita sukseskan HPN 2018 di Sumatera Barat” tersebut dihadiri humas kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, Tanah Datar dihadiri Kabag. Humas dan Protokol Syahril, S.Sos dengan nara sumber Agus Sudibyo (PWI Pusat), Prof. Freddy (Kementerian Kominfo RI), Azhari (Antara Sumbar) dan Jasman Kabiro Humas Pemprov. Sumbar (Irfan F).
