MEDIAHARAPAN.COM Jakarta – Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan kepada media,di Jakarta,Kamis (6/3/2017) kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua semakin memanas menjelang pencoblosan pada 19 April 2017. Pasalnya, publik mengkhawatirkan jika Pemerintah Pusat tidak netral dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mendukung salah satu pasangan calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu pasangan Basuki – Djarot.
“Wajar saja publik mengkhawatirkan ketidaknetralan Pemerintah di Pilkada DKI Jakarta 2017, dan hal tersebut jelas tidak baik bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia terkhusus DKI Jakarta yaitu Ibu Kota yang seharusnya menjadi contoh Pilkada serentak bagi daerah lain yang berlangsung secara jujur, rahasia dan adil”, tutur Panji.
Panji menilai, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya ada beberapa faktor keganjilan dari rasa khawatir masyarakat.
Pertama, tidak ditahannya Basuki T Purnama dalam kasus penistaan agama oleh Polri dan Kejaksaan dan seolah.
Kedua instansi tersebut saling lempar bola panas terkait kewenangan. Kedua, pasang badannya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang bersikeras tidak akan memberhentikan Basuki T Purnama walaupun sudah status Terdakwa.
Ketiga, partai pengusung Basuki T Purnama adalah partai pendukung Jokowi di Pilpres lalu dan mengkukuhkan diri sebagai partai penguasa, dan yang terakhir kedekatan emosional Jokowi dengan Basuki T Purnama menjadi kekhawatiran masyarakat yang perlu diklarifikasi oleh Jokowi sendiri bahwa Ia tidak akan berpihak di Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Secara politik memang sebuah keuntungan besar bagi Jokowi di Pilpres 2019 jika Basuki T Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017, pasalnya, banyak kalangan yang berpendapat Basuki T Purnama akan dijadikan cawapres Jokowi di Pilpres 2019 jika berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah Jokowi harus berpihak kepada rakyat Jakarta dan menjaga ketidakberpihakan Pemerintah kepada salah satu pasangan calon tertentu, karena jika hal tersebut terjadi akibatnya publik akan sangat kecewa terhadap Pemerintahan rezim Jokowi yang merusak kemurnian nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil sebagai semangat membangun negara demokrasi yang ideal kedepan”, tutup Panji.(Bams)
