Oleh: Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)
Pilgub DKI tidak hanya menyeret rakyat dalam ancaman konflik terbuka berskala nasional. Namun momen politik krusial tersebut juga mendapat sorotan serius dari jaringan intelijen asing.
Apalagi hajat politik di jantung ibu kota negara ini telah memicu gesekan sentimen SARA, pertarungan ideologi dan kepentingan politik kekuasaan Jokowi yang terikat oleh kerjasama PDIP dengan Partai Komunis Cina.
Keterlibatan kepentingan Cina dan Amerika di Pilgub DKI telah ramai dibicarakan oleh berbagai pihak. Pertarungan kedua kekuatan mirip situasi jelang kerusuhan 1965 dan 1998.
Kalau merujuk pada pernyataan Jeffrey Winters, pengamat politik dari Universitas Nortwestern, Chicago, menegaskan bahwa Pilkada DKI Jakarta merupakan perang antara RRC vs Nasionalis Indonesia sejati.
Klaim yang dilontarkan oleh Jeffrey Winters makin menguatkan dugaan keterlibatan operasi intelijen Cina untuk membackup rezim Jokowi dan PDIP guna memenangkan Ahok-Djarot.
Pandangan Jeffrey Winters tidak sebatas kesimpulan subjektif sebagai pengamat. Namun mewakili kecemasan Central Intelligence Agency (CIA) untuk memberi sinyal kepada TNI dan rakyat Indonesia agar bersatu melawan hegemoni Cina.
Sebab selain TNI dan rakyat Indonesia, Amerika pun memiliki persepsi yang sama bahwa Ahok adalah representasi dari kepentingan konglomerat aseng dan Partai Komunis Cina.
Sehingga wajar saja bila misi politik tersebut memberi ruang bagi operasi intelijen Cina bersekutu dengan Istana dan PDIP untuk melakukan segala cara demi memenangkan Ahok-Djarot.
Manuver intelijen Cina tentu tidak hanya memetakan situasi politik, keamanan dan sokongan keuangan. Tapi patut diwaspadai adalah penetrasi mereka melalui jaringan cyber untuk membuat kecurangan.
Kekhawatiran itulah membuat CIA melalui Jeffrey Winters memberi sinyal kepada TNI dan rakyat Indonesia agar bertindak waspada dan dapat bersatu guna mencegah.
Jika operasi intelijen Cina berhasil menyedot dan mengubah data pemilih, maka akan mememicu gejolak politik yang berdarah-darah. Oleh sebab TNI dan rakyat tidak boleh lengah.
Tidak boleh terdakwa penista agama dibiarkan memimpin jantung strategis ibu kota negara, hal itu jelas sangat melecehkan umat Islam dan mencoreng kehormatan NKRI.
—18 April 2017—
