MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta,- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan saat ini tengah fokus mendorong semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Pasalanya kelapa sawit menyumbang sumber devisa mencapai Rp 239,4 Trilyun. Untuk mempercepat implementasi program itu, Ditjen Perkebunan menggelar kegiatan penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Pada kegiatan kegiatan, Dirjen Perkebunan, Bambang mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan komitmen seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional dalam mendukung program sertifikasi ISPO dan penguatan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, menjadikan ISPO lebih acceptable di dalam negeri maupun di pasar internasional. Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7% saja yang sudah bersertifikat ISPO. Capaian kita baru 14% untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7%. Salahnya bukan di sekretariat, tetapi karena persyaratan yang memang harus banyak dipenuhi. Kita targetnya harus ISPO semua. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai produk sawit kita,” demikian kata Bambang.
Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut yakni dari perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
“Karena itu, saya mengimbau kepada para pelaku usaha dan Sekretariat ISPO untuk terus melakukan percepatan sehingga sertifikasi ISPO dipercepat. Untuk percepatan kita terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi,” tegasnnya.
Bambang menegaskan percepatan penerapan sertifikasi ISPO sangat penting. Hal ini mengingat hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas emas perkebunan. Kelapa sawit sebagai sumber devisa juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional.
“Faktanya, Kelapa sawit juga sebagai penyedia lapangan kerja cukup banyak dan penyedia bahan pangan seperti minyak goreng, mentega dan shortening. Kemudian sebagai bahan baku energi nabati, sebagai pendorong pengembangan wilayah dan menjamin keseimbangan pelestarian lingkungan,” tegasnya.
Oleh karena itu, untuk menjamin dan meningkatkan produksi kelapa sawit, Bambang menyebutkan Kementan saat ini tengah fokus juga memperbaiki kebun kelapa sawit rakyat yang luas totalnya 20.780 ha yakni melalui program replanting. Pelaksanaan replanting perdana akan dilakukan di awal September 2017 ini, yakni di daerah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
“Pelaksana replanting ini kita harapkan benar-benar memperbaiki kelapa sawit rakyat. Saya mohon dukungan pelaku industri kelapa sawit sekiranya alokasi dan khususnya untuk replanting melalui BPDP Sawit agar petani sawit mengawal petani disekitarnya supaya bisa melaksanakan replanting secara swadaya sehingga benar-benar memberikan kesejahteraan untuk teman-teman petani. Ini merupakan salah satu tekad kita wujudkan nawacita,” tandasnya.
Perlu diketahui, pada kegiatan diserahkan 40 sertifikat ISPO kepada perusahaan kelapa sawit. Dengan demikian sampai dengan 29 Agustus 2017 ini telah diserahkan 306 sertifikat ISPO kepada 304 perusahaan sawit, satu asosiasi petani plasma dan satu koperasi petani swadaya, dengan luas kebun sawit 1,882 juta hektar dan produksi CPO 8,15 juta ton per tahun.
Hadir pada kegiatan Ketua Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Dono Boestami, Ketua Dewan Pengawas BPDP Sawit, Rusman Heriawan, Mantan Dirjen Perkebunan Akmad Manggabarani dan Gamal Nasir, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Derom Bangun dan para pelaku usaha sawit. (DF)
