MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Presiden Jokowi menyampaikan bangga terhadap prestasi sektor pertanian yang dicapai selama dua tahun kerja. Kinerja sektor pertanian mampu menorehkan prestasi dalam meningkatkan produksi dan menekan bahkan menghentikan impor.
“Prestasi ini dapat dilihat dari PDB Pertanian triwulan II 2016 naik 12,04 persen dibandingkan triwulan I 2016 (q to q),” demikian kata Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian 2017 dengan tema “Bangun Lahan Tidur untuk Meningkatkan Ekspor Dengan Pembangunan Infrastruktur Pertanian” di Jakarta, Kamis (5/1).
Kemudian, PDB Pertanian pun pada triwulan III 2016 naik 4,69 persen dibandingkan triwulan II 2016. Begitu pun pada triwulan II 2016 naik 3,35 persen dibandingkan triwulan II 2015 (y to y).
Demikin juga pada triwulan III 2016 naik 2,81 persen dibandingkan triwulan III 2015. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut didorong oleh peningkatan produksi pangan.
“Sesuai data yang saya terima yaitu produksi padi tahun 2016 sebesar 79,14 juta ton atau naik 4,96 persen dibandingkan 2015. Jagung 23,16 juta ton atau naik 18,11 persen,” sebut Jokowi.
Menurut Jokowi, satu prestasi yang membanggakan yakni mampu memacu produksi pangan dan tidak impor saat Indonesia dilanda iklim ekstrim El Nino 2015 dan La Nina 2016. Sepanjang 2016, Indonesia tidak melakukan impor beras medium, cabai dan bawang merah.
“Sesuai arahan Saya pada acara Hari Pangan Sedunia di Boyolali tanggal 29 Oktober 2016, produksi beras tahun 2016 kita mencukupi, sehingga tidak impor beras medium,” tegasnya.
Selanjutnya, Jokowi berharap mulai tahun 2017 dan seterusnya tidak impor beras. Terkait jagung, pada tahun 2016 Indonesia mampu menurunkan impor jagung hingga 66 persen.
“Saya minta upaya-upaya meningkatkan produksi jagung terus dilakukan, sehingga tahun 2018 kita tidak perlu impor lagi. Selanjutnya, mulai saat ini Industri Pakan Ternak agar bermitra dengan petani jagung,” ujarnya.
Perlu diketahui, untuk mendukung pencapaian target diatas, pemerintah memberi perhatian besar terhadap pertanian. Berbagai regulasi yang menghambat direvisi, alokasi anggaran tiap tahun disediakan, infrastruktur pertanian dibangun, benih dan pupuk juga disediakan.
“Ini menunjukkan pemerintah secara nyata telah hadir di petani,” sebutnya.
Sehubungan dengan ini, Jokowi meminta agar Kementerian Pertanian bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan salah satu Agenda Nawacita yaitu Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
Pertama, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memanfaatkan potensi lahan tadah hujan 4,0 juta hektar dengan membangun embung dan sumber air lainnya sehingga luas pertanaman dan produksi meningkat.
“Kedua, Kementerian PUPR segera melakukan rehabilitasi dan normalisasi sungai untuk irigasi seluas 3,0 juta hektar,” ungkapnya.
Ketiga, lanjutnya, Kementerian BUMN terus menggerakkan Perbankan menyalurkan KUR bagi petani untuk mekanisasi pertanian, perluasan usaha, hiliriasi produk maupun pengembangan karet, kopi, sawit, kakao dan ternak sapi, serta pengembangan integrasi sapi-sawit.
Keempat, Kementerian ATR/BPN segera mengidentifikasi lahan terlantar/lahan tidur 11,6 juta hektar untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Selanjutnya bersama Kementerian LHK untuk menyediakan lahan bagi investor kebun tebu dan Pabrik Gula, investasi pengembangbiakan sapi, pengembangan jagung dan lainnya.
“Kelima, Kementerian Perdagangan dan BULOG agar menyerap produk petani dan secara ketat melakukan stabilisasi harga pangan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan agar dukungan dari TNI-Polri dalam mengawal ketahanan pangan terus ditingkatkan. Demikian juga, pemerintah daerah, penyuluh, asosiasi, Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), pelaku usaha, praktisi dan pemerhati turut berkontribusi mewujudkan kedaulatan pangan.
“Selanjutnya bagi Pejuang Pangan yaitu para petani serta generasi muda, Saya minta untuk terus semangat dan bekerja keras meningkatkan produksi dan kesejahteraannya,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini pun, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, di mana pada saat ini mengawali pelaksanan kegiatan tahun 2017 dengan kontrak pengadaan barang/jasa dan subsidi pupuk senilai Rp 31 Triliun atau 74 persen dari total pagi pengadaan.
“Saya minta agar pelaksanaan kontrak ini dikawal dengan baik,” pungkasnya. (Deni)
