MEDIAHARAPAN.COM, Bengkulu – Anggota Dewan Kota Bengkulu Fraksi PAN Dediyanto S.Pt., MAP tanggapi prihal fitnah pembangunan rumah dinas Walikota yang dikatakan beberapa pihak menelan biaya sebesar 70 Miliar. intinya tidak benar dana 70 M hanya untuk rumdin, tegas dediyanto.
Saat ditemui awak media dediyanto mengatakan rumor yang dilontarkan dimedia sosial itu tidaklah benar, 70 m juga membangun berbagai infrastruktur umum lainnya, seperti peningkatan jalan aru jajar, ruang terbuka hijau dan sebuah stadion mini untuk masyarakat Kota Bengkulu.
“Intinya tidak benar dana 70 M hanya untuk rumdin, rumdin hanya 20 M dan stadion mini dengan perangkat olahraga plus ruang terbuka hijau sebesar 12,5 Milyar, stadion dibuat merespon aspirasi dari warga dan pemuda yang ingin ada penguatan aktifitas olahraga di stadion milik kota Bengkulu guna meningkatkan semangat olahraga dan juga Jalan di kawasan tersebut sebesar 32,4 M yang kemanfaatannya untuk menunjang aktifitas ekonomi di kawasan tersebut.”tegasnya.
Selama ini Walikota ia mengatakan tidak memposisikan dirinya berkantor di tempat yang layak, buktinya ada kantor di simpang lima, tapi kantor tersebut dijadikan Rumah sakit yang sekarang gagah berdiri memberi banyak kemanfaatan untuk warga kota Bengkulu, Lalu ia menambahkan Walikota Bengkulu berpindah ke gedung di bentiring yang sebelumnya merupakan gedung terbengkalai bertahun tahun.
“Walikota dan Wakil walikota rela bersempit sempitan disana, dan membuat kebijakan OPD berpindah juga sehingga dampaknya gedung gedung tersebut bisa di manfaatkan, ekonomi pun tumbuh pesat, tidak berhenti disini Balai kota juga akhirnya diberikan untuk Mall Pelayanan publik untuk merespon aspirasi warga kota yg ingin pelayanan prima, lalu akhirnya walikota tinggal dirumah dinas singgah yang ada di masjid At-Taqwa dengan riang gembira dan menerima tamu dari dalam dan luar kota bengkulu” paparnya
Sekarang ia melanjutkan di akhir periode kepemimpinannya, walikota menggagas adanya rumah dinas dikota merah putih, yang rumdin tersebut bukan dia yg akan menggunakan, tapi walikota terpilih nanti, usai dia tidak lagi menjabat dan ini juga memiliki tujuan membangun pusat ekonomi baru di wilayah tersebut dan memberi kenyamanan bagi kepala daerah selanjutnya untuk bekerja.
“Sebaiknya kita tabayyun atas alokasi dana APBD, berbicara di publik boleh tapi harus komprehensif, ibarat kata menggunakan drone jangan teropong bambu..kalau teropong bambu maka objek tidak utuh terlihat..kalau drone maka objek akan terlihat utuh sehingga narasi yg kita bangun berkeadilan dan komprehensif.” Sentil Dediyanto.
Sebelum mengakhiri dediyanto mengatakan Postur anggaran APBD 2023 baru batas laporan raperda APBD 2023 oleh exsekutif dan pandangan fraksi mengenai APBD 2023, “Pembahasan belum di lakukan, jadi jangan membangun narasi seolah APBD sudah ketok palu, seolah olah itu hasil pengesahan, seolah olah dana hanya untuk rumdin, nanti di pembahasan semua pihak boleh berpendapat dengan argumentasi yang membangun.”tutup dediyanto.
