MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta— Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tak keberatan bila ada perusahaan yang membeli gabah dari petani dengan nilai tinggi atau di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
Namun, diharapkan pengusaha besar tidak kemudian mencari keuntungan yang juga jauh lebih besar dan membebankan masyarakat selaku konsumen.
“Saya senang (gabah petani, red) dibeli tinggi, tapi jangan jual mahal. Beli mahal, alhamdulillah. Tapi, jangan tinggi (keuntungannya mencapai, red) 200 persen,” ujarnya di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Menteri Amran menyatakan demikian, karena hal tersebut mewujudkan disparitas harga yang tinggi serta berdampak buruk bagi pengusaha lain dan masyarakat, termasuk petani selaku produsen.
Lulusan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini, kemudian mencontohkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya, ada perusahaan yang membeli gabah petani dengan harga relatif sama.
Lalu, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal rerata Rp10.519/kg. Sehingga, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen cuma Rp3.219/kg (44 persen).
Tapi, PT Indo Beras Unggul (IBU), sesuai temuan di beberapa lokasi, menjual produknya berupa beras premium mencapai Rp23.000-Rp26.000/kg, meski harga beli gabah petani angkanya seperti perusahaan lain. Artinya, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen menembus 300 persen.
Harga jual produk PT IBU itu, seperti Cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi di Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp25.380/kg dan Rp21.678/kg. Lalu, sebuah supermarket di Kemayoran, Jakarta Pusat Rp23.180/kg dan di Malang Town Square, Cap Ayam Jago beras pulen wangi super Rp26.305/kg.
Padahal, hampir semua beras medium dan premium berasal dari gabah varietas unggul baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp3.500-Rp4.700/kg gabah. Soalnya, total VUB yang digunakan mencapai 90 persen dari luas lahan padi 15,2 juta ha.
Kemudian, digiling menjadi beras di petani berkisar Rp6.800-Rp7.000/kg dan petani menjual beras berkisar Rp7.000/kg dan penggilingan atau pedagang kecil menjual Rp7.300/kg ke Badan Urusan Logistik (Bulog) sesuai HPP.
Menteri Amran menambahkan, nilai ekonomi bisnis beras secara nasional jika dijual Rp10.519/kg dan mencapai 46,1 juta ton tiap tahun, maka mencapai Rp484 triliun.
Jika acuan tersebut adalah total konsumsi beras medium, maka marjin yang didapatkan hanya Rp65,7 triliun. Angka itu meroket drastis, ketika konsumen membelanjakan uangnya untuk beras premium.
Dengan asumsi marjin minimal beras premium Rp10.000/kg saja dan dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1 juta ton (2,2 persen) dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton/tahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp10 triliun.
Dengan demikian, pedagang perantara (middleman) ditaksir memperoleh marjin Rp133 triliun atau sekira Rp300-an juta/orang berdasarkan estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, setelah dikurangi biaya processing, pengemasan, gudang, angkutan, dan lainnya.
Namun, keuntungan petani hanya Rp65,7 triliun/tahun atau Rp1 juta-Rp2 juta/tahun/orang untuk 56,6 juta anggota petani padi, karena mayoritas produksi gabah berasal dari VUB dan ongkos produksi beras petani mencapai Rp278 triliun.
“Melihat kesenjangan profit marjin antara pelaku ini, tidak adil,” tegasnya.
Karenanya, kata Menteri Amran, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan, agar keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional. “Kepada petani, pedagang beras kecil, dan melindungi konsumen,” tandasnya. (myw)
