MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di bawah koordinasi Badko HMI Jabodetabeka-Banten membentuk Tim Pemantau berjumlah 5.000 orang untuk mengawal pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada tanggal 19 April 2017.
Para kader HMI itu akan disebar ke TPS-TPS yang dianggap rawan terjadi manipulasi yang bisa berakibat konflik. Kader HMI yang tidak tergabung sebagai tim pemantau juga diminta untuk menggunakan hak pilihnya dan mengawal pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di TPS masing-masing.
”Kader kami di lima wilayah DKI Jakarta ada sekitar 15 ribu, semuanya kami minta turun ke TPS terdekat. Jika ditemukan ada indikasi pelanggaran segera laporkan ke pihak-pihak berwenang. Kalau perlu ambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Ketua Umum PB HMI Mulyadi P. Tamsir, di Sekretariat PB HMI, jalan Sultan Agung, Manggarai, Jakarta selatan, Minggu (16/4/2017).
Mulyadi mengatakan, tingginya dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua jika tidak diantisipasi akan menimbulkan konflik horizontal yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.
Menurut Mulyadi, berdasarkan Pilgub DKI putaran pertama pada 15 Februari lalu, setidaknya ada 2.198 TPS yang rawan kecurangan dan berpotensi terjadi konflik.
Mulyadi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, aparat kepolisian dan penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu, untuk tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, serta benar-benar bertanggungjawab atas pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, aman, damai dan bermartabat.
Kader HMI juga diinstruksikan untuk tidak menerima politik uang dalam kedok apapun menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.
“Memilih berdasarkan iming-iming harta benda atau money politic akan merugikan warga DKI. Pilihlah berdasarkan hati nurani, insya Allah, kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah,” ujar Mulyadi. [MH007]
