MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Tujuh Tokoh GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir,Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, Yusuf Marta, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, Zaitun Rasmin, dan Denny bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta. Minggu (25/6/2017) Siang.
Penasehat Hukum GNPF MUI Luthfie Hakim dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pertemuan tertutup selama 30 Menit itu merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan pemerintah yang diwakili Menkopolhukan Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini.
Luthfie mengatakan, dalam Pertemuan tesebut Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir mengyampaikan situasi terkini dalam hubungan antara pemerintag dengan ulama, khususnya pada masa Pilgub yang dirasakan ada kesenjangan komunikasi yang masing-masing berdiri dengan persepsinya masing-masing.
Padahal yang disampaikan oleh ulama yang trergabung dalam GNPF MUI hanyalah bermaksud menyampaikan pendapatnya secara damai. tidak anarkisapalagi mengarah ke makar dan masih dalam koridor demokrasi.
GNPF MUI juga menyampaikan kepada Presiden, adanya susasana paradoksal, pada satu sisi pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan Islam, tapi dipihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, NKRI dan dengan Kebhinekaan.
Sehingga hal ini dirasa tidak menguntungkan bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya. GNPF berharap dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik dimasa depan.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan GNPF juga menyampaikan ucapan salam dari Ketua Dewan pembinan GNPF MUI Habib Rizieq Shihab yang juga merupakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini tengah berada di Arab saudi.
Dikatakan, Jokowi menyampaikan rasa senang bertemu dengan pimpinan GNPF MUI dan menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanya miss komunikasi semata, Jokowi menyatakan dalam beberapa kali pertemuan dengan ulama dirinya tidak pernah memerintahkan untuk mencoret ulama yang tergabung dalam GNPF MUI.
Jokowi juga mengulang kembali pernyataannya selama ini bahwa dirinya betul0betul menahan diri dari mengintervensi kasus Ahok. “Dan kenyataannya kemudian kan terbukti bersalah (Dalam persidangan)”.
Selain masalah dalam negeri, Jokowi juga menjelaskan tentang upayanya melakukan kesimbangan dibidang ekonomi dengan membuka hubungan intensif ke china, dan negara-negara timur tengah termasuk turki, karena tidak mau tergantung pada negara barat.
Guna membangun hubungan lebih lanjut dengan GNPF, Jokowi memerintahkan Menkopolhukam Wiranto untuk melanjutkan komunikasi guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, Jokowi juga mengharapkan akan lebih mengintesifkan pertemuan antara GNPF MUI dengan dirinya dimasa yang akan datang. (MH007)
