MEDIAHARAPAN.COM, – Setiap kandidat yang akan maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentu punya alasan atau visi-misi, Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun pilih fokus pada upaya menyelamatkan jiwa keluarga.
Bukan tanpa alasan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) akan menggelar Sidang ke-77 pada Mei 2024 nanti. Agenda utama sidang tersebut adalah mengesahkan diberlakukannya Pandemic Treaty sebagai resolusi perjanjian pandemi. WHO dalam sidangnya di Desember 2021 telah meminta persetujuan dari 194 negara anggotanya terkait resolusi tersebut.
Resolusi itu akan mengkungkung setiap negara yang menyetujuinya. Pandemi Treaty akan membuat WHO memiliki otoritas untuk mengikat secara hukum atas seluruh pemerintahan di dunia.
Jika WHO mengumumkan adanya pandemi lagi seperti saat Isu Covid 19 yang lalu, melalui traktat tadi, maka semua negara yang sudah menyetujuinya, wajib mengikuti apapun saran WHO, termasuk lockdown, membatasi pergerakan manusia, memantau dan mengubah perilaku manusia, walaupun seperti kita tahu akibatnya adalah krisis ekonomi.
Kabar soal Jaksa Agung Texas, Amerika Serikat, Ken Paxton yang menggugat perusahaan farmasi Pfizer atau vaksin Covid-19 tengah menjadi sorotan. Kasus ini juga turut disoroti oleh pengacara kondang tanah air Hotman Paris.
Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman menjelaskan jika berita gugatan kejaksaan Amerika Serikat kepada Pfizer atas dugaan keefektifan dari vaksin sudah ramai dibahas di berbagai media. Lantas ia pun mempertanyakan soal sikap kejaksaan agung Indonesia tentang vaksin Pfizer.
“Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia, apakah Kejaksaan Agung Indonesia akan juga menggugat vaksin Pfizer? kan vaksin Pfizer banyak dikonsumsi di Indonesia,” ungkap Hotman Paris.
Dalam gugatan, Ken juga menyoroti mandat penggunaan vaksin yang menurutnya kejam dan menyebut produk itu dijual dengan kebohongan. “Faktanya jelas, Pfizer tidak mengatakan yang sebenarnya tentang vaksin Covid-19 mereka,” ujarnya dikutip dari The Hill.
Gugatan ini memiliki setidaknya lima tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pfizer terhadap Undang-Undang Praktik Perdagangan.
Ken juga menuduh Pfizer memakai media sosial untuk mengintimidasi dan membungkam para penentang vaksin Pfizer, seperti yang dilakukan mantan Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) Scott Gottlieb. Menurut Ken, Gottlieb menandai postingan atau akun yang mempertanyakan maupun menyangkal kemanjuran vaksin.
Hotman juga mengaku siap menunggu sikap dari Kejagung soal dugaan kerugian yang sangat besar ini. “Kita menunggu sikap dari Kejagung, karena ini menyangkut dugaan kerugian yang sangat besar, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia,” pungkas Hotman.
Masalah di atas jadi penting, saat pandemi treaty memberikan kesempatan pada WHO untuk membuka peluang guna terulangnya lagi kesempatan memaksakan pemakaian obat-obatan dan vaksin produksi dari kelompok-kelompok tertentu di dunia sebagai produk kesehatan yang boleh dipasarkan selama pandemi terjadi.
Traktat tersebut juga ternyata bisa membatasi ruang gerak masyarakat untuk hidup selaras dengan alam serta menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, berkebudayaan, dan bermasyarakat. Tidak ada lagi independensi dan kedaulatan bangsa.
Menyikapi rencana tersebut, bakal calon gubernur DKI Jakarta Komjen (Purn.) Dharma Pongrekun menyatakan WHO Pandemic Treaty ini bisa jadi merupakan strategi terselubung asing yang berpotensi membuat hilangnya kedaulatan negara-negara di dunia termasuk Indonesia dengan biaya murah, karena tanpa perang, bahkan sangat menguntungkan, karena cukup hanya dengan isu kesehatan.
Bill Gates, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya dunia versi Bloomberg Billionaires Index, yang merupakan donatur WHO melalui yayasannya sendiri mengakui berinvestasi di lembaga atau organisasi kesehatan global demi meningkatkan akses vaksin bagi masyarakat, bisa menciptakan ‘keuntungan’ secara ekonomi 20 banding 1.
Jumlahnya keuntungannya mencapai lebih dari 2.800 T, sesuai dikutip CNBC sebagai investasi terbaik Bill Gates. Angka 2.800T ini disampaikan Gates kepada Becky Quick di program Squawk Box CNBC, dalam ajang World Economic Forum di Davos, Swiss.
Berbeda jauh dengan keuntungan ekonomi yang diterima kelompok Bill Gates, dampak pandemi sendiri telah dirasakan oleh bangsa Indonesia saat isu Covid 19 yang lalu berupa kerusakan amat besar pada ekonomi bangsa, yang disertai melonjaknya hutang, dan merusak semua aspek kehidupan lain termasuk jiwa tiap keluarga.
Itulah alasan utama dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Menurutnya, saat ini sudah banyak negara yang menolak dan keluar dari WHO Pandemic Treaty itu di antaranya Rusia, ditambah lagi ada beberapa negara lain yang juga akan menyusul menolak pandemic treaty dengan mengajukan Surat Pernyataan menolak dan keluar diantaranya Selandia Baru.
“Saya sebagai bagian dari rakyat DKI Jakarta merasa terpanggil untuk berjuang bersama memenuhi harapan rakyat DKI Jakarta, karena kali ini sudah menyangkut keselamatan rakyat dan kedaulatan negara yang kita cintai bersama,” tegas purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini di Jakarta, baru-baru ini.
Pria kelahiran 12 Januari 1966 itu menambahkan, bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang menghadapi situasi dan banyak permasalahan di berbagai bidang terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tadi seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat.
Namun yang terjadi sebaliknya justru semakin menekan dan membuat rakyat menderita lahir dan batin. “Terutama dampak dari pandemi yang hampir merusak semua aspek kehidupan termasuk jiwa keluarga kita.
Saya ingin menyelamatkan jiwa keluarga kita termasuk melindungi, melayani, dan mengayomi mereka. dan menjadikannya sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi,” ujar mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Tolak Pandemi Treaty
Sebagai bakal calon gubernur provinsi berpenduduk sekitar 10,68 juta jiwa tersebut, Dharma Pongrekun menyatakan akan mencabut bila diperlukan dan atau akan memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak pro rakyat.
Semua pelayanan kepada masyarakat juga akan dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi jika ia terpilih sebagai orang nomor satu di Jakarta nantinya.
Ia juga akan memastikan, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta akan selalu menjadi pusat ekonomi dan perdagangan.
“Jika dalam masa jabatan saya sebagai gubernur nantinya IKN sudah menjalankan fungsinya sebagai ibu kota pemerintahan Indonesia, maka Jakarta harus tetap menjadi pusat ekonomi dan perdagangan,” ungkap pakar keamanan siber ini.
Sebagai pemimpin Jakarta nantinya, ia akan memastikan tidak ada lagi isu-isu kesehatan yang dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat dengan segala bentuk propaganda termasuk membebaskan tubuh rakyat Jakarta sebagai kelinci percobaan.
Isu-isu kesehatan ini juga tidak boleh mengorbankan segenap lapisan terutama munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan kebijakan protokol kesehatan.
“Saya juga ingin memastikan bahwa semua kurikulum pada sistem pendidikan yang berlangsung di Jakarta ketika saya memimpin harus mengajarkan akhlak kepada para siswa dan menempatkan pendidik sebagai contoh. Agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang beradab sebelum mereka menamatkan pendidikannya di sekolah,” tambah pemilik gelar doktor dari MBC University tersebut.
Terakhir, ia sekali lagi mengingatkan pentingnya Indonesia menolak dan keluar dari WHO Pandemic Treaty. Ia menggambarkan sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan, saat ini statusnya sedang mempersiapkan lamaran. Karena masih ada waktu dan belum resmi menikah, maka lebih baik tidak usah menikah di bulan Mei 2024.
“Buat apa menikah jika ternyata berpotensi kepada hilangnya sebuah kedaulatan,” tukas lulusan Akademi Kepolisian 1988 ini.
Karena itu, ia mengajak segenap lapisan masyarakat di Jakarta untuk bersama-sama berjuang dengan dirinya untuk membantu keluarga masing-masing dari ancaman hilangnya kedaulatan sebuah bangsa hanya karena terikat oleh WHO Pandemic Treaty.
“Saya tidak bisa berjuang sendirian. Keluarga membutuhkan kita untuk melindungi mereka. Jadi, mari kita lakukan bersama-sama karena Jakarta adalah benteng pertahanan Indonesia. Jika Jakarta mampu bertahan, maka seluruh daerah akan ikut bertahan. Mari bersama-sama melindungi DKI Jakarta. Demi selamatkan jiwa keluarga kita. Mari lakukan bersama-sama. Jangan sampai terlambat. Sesal kemudian tak berguna”, tutupnya.
