Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Jumhur Hidayat, mendesak pemerintah terbuka terkait beyond business banjirnya tenaga kerja asing ilegal Cina yang masuk ke Indonesia.
Jumhur menilai ada logika ekonomi yang tidak lazim digunakan para penguasa dan pengusaha terkait penggunaan dan penempatan para tenaga kerja asing itu.
Jika pertimbangannya ekonomi, maka pengusaha tentu akan berupaya untuk menekan biaya produksi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Dalam hal ini, upaya yang mereka lakukan yakni dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan harapan dapat digaji lebih murah.
“Misalnya begini, (tenaga kerja) China datang ke Indonesia, gajinya bisa dua atau tiga kali lebih besar dari gaji orang lokal,” kata Jumhur saat diskusi Polemik bertajuk “Di Balik Serbuan Warga Asing” di Jakarta, Sabtu (24/12/2016).
Jumhur mencurigai kehadiran TKA sudah sistematis, terstruktur dan massif, kata dia, perusahaan juga harus membayar biaya transportasi serta akomodasi para tenaga kerja asing itu selama berada di Indonesia.
Dalam konteks tersebut, biaya yang dikeluarkan perusahaan terlalu besar, sehingga menekan angka pendapatan yang mereka terima.
“(Atau) mungkin dia punya misi negara, dan karena misi negara dia boleh buang uang. Jadi menurut saya ini bukan hanya bisnis semata tapi ada beyond business,” kata dia.
“Ini yang berbahaya dan ini yang banyak orang sebut dengan penetrasi dan sebagainya,” ucap mantan kepala BNP2TKI itu.
