MEDIAHARAPAN.COM, Kabupaten Solok – Inti dari e-government adalah terjadinya transformasi penyelenggara pemerintah menjadi lebih efektif dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK. Keberhasilan penerapan e-government di kabupaten solok tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada dinas komunikasi dan informatika, akan tetapi sangat bergantung pada peran serta para pengambil kebijakan di seluruh OPD di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Hal itu dikatakan Bupati Solok H. Gusmal saat memberikan sambutan dalam sosialisasi dan koordinasi tata kelola dan implementasi e-government yang digelar di Ruangan Danau Singkarak, Kamis lalu (2/2). Hadir Staf ahli Bupati Aliber Mulyadi, Wakil ketua DPRD Kab Solok, Septrismaen, Kepala dinas Inforkom Muliadi Marcos, Kabid Pengelolaan Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi Dan Informartika Prov. Sumbar Widya Prima Hatta serta seluruh kepala SKPD lingkup Pemda Kab.Solok dan undangan yang hadir.
Oleh sebab itu, Bupati Gusmal menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD di lingkup pemda Kab.Solok untuk terlibat sepenuhnya dalam implementasi e-government ini. Terkait dengan impelemntasi e-government kab solok telah memulai dengan adanya beberapa aplikasi yang telah di operasikan oleh beberapa OPD , seperti SIPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah, SAPK dalam hal pengelolaan administrasi kepegawaian, bursa kerja online dalam hal informasi pasar kerja.
Pelaksanaan e-government di Kab.Solok bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan partisipatif berbasiskan teknologi informasi menuju good governance.
“Semoga acara sosialisasi ini memberikan dukungan penuh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika Kab.Solok dalam mewujudkan misi pemerintahan daerah ini”harap Gusmal.
Sementara itu, Muliadi Marcos selaku ketua pelaksana kegiatan ini melaporkan bahwa peserta kegiatan yang dilaksanakan sehari ini berjumlah 33 orang. Dijelaskannya tujuan digelarnya Sosialisasi Dan Koordinasi Tata Kelola Dan Implementasi E-Government ini agar terwujudnya simplikasi (kesederhanaan), otomatisasi dan transparansi sistem pelayanan publik.
Ditambahkannya untuk mewujudkan pengelolaan data base dengan sistem digital, terintegrasi dan aman dalam sistem server yang secure disamping tetap menggunakan sistem arsip konvensional. Terwujudnya penyederhanaan alur birokrasi dan sistem koordinasi sehingga lebih efektif dan efisien antara sesama aparatur/pejabat pemerintah, masyarakat dan pihak swasta melalui penerapan TIK. Serta terwujudnya budaya IT pada sistem pemerintahan daerah dan aparaturnya. (Amel)
