Kemiskinan Maluku: Pemerintah Paling Bertanggungjawab

BERBAGI
Ikhsan Tualeka, Direktur Maluku Crisis Center (MCC)

MEDIAHARAPAN.COM, Maluku – Belakangan ini perdebatan soal kemiskinan di Maluku semakin mengemuka, apalagi jelang pemilihan kepala daerah seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2018-2023″. Semua pihak seperti berlomba-lomba mengeksploitasi isu ini. Sayangnya perdebatan yang terjadi justru terkesan tak subtantif,” jelas Direktur Maluku Crisis Center (MCC) M. Ikhsan Tualeka kepada mediaharapan.com

Menurutnya, alih-alih menawarkan solusi atau formula jitu, yang terjadi justru saling menyalahkan, atau menunjuk pihak lain paling bertanggungjawab. Mau terlihat hebat, atau paling bisa, dengan menimpa kekurangan atau kegagalan pada pihak lain. Diskusi yang tidak produktif dan kurang mencerahkan.

“Ini terlihat menonjol pada debat publik Jilid I Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, yang diadakan oleh KPU Maluku baru-baru ini. Forum yang mesti dimanfaatkan dengan efektif untuk mempersuasi khalayak atau pemilih, justru banyak digunakan untuk saling menyerang, bukan untuk saling beradu gagasan atau inovasi dan kreativitas, seperti apa dan bahaimana mengentaskan kemiskinan di Maluku”, kritik Ikhsan

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pedebatan semacam itu tidak produktif, sehingga tak terlihat apa yang nanti-nya bisa dilakuan oleh para kandidat ini bila terpilih. Khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. Sejumlah argumentasi kandidat justru tidak logis atau tanpa basis teroritis maupun empiris.

“Terkait indeks kemiskinan yang masih buruk, dan faktanya masuk 5 besar provinsi termiskin di Indonesia, mestinya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota di Maluku sudah harus memiliki formula dan strategi khusus dalam pengentasan kemiskinan di Maluku, sebab ironisnya, daerah dengan kekayaan alam yang melimpah seperti Maluku ada di rangking atas daerah termiskin di Indonesia,” urai Ikhsan

Selain karena belum ada terobosan dan strategi jitu dari para pemangku kewajiban terkait pengentasan kemiskinan, korupsi juga adalah salah satu faktor krusial yang menyebabkan Maluku tertinggal, dan masih miskin. Kita bisa melihat ada banyak projek yang bermasalah, masyarakat juga sebenarnya tau ada aktor-aktor di balik itu yang terlibat, sayangnya hal ini tak berbanding lurus dengan penegakan hukum, termasuk supervisi, pengawasan dan pencegahan yang sejatinya dapat dilakukan para pejabat atau mantan pejabat itu. Alih-alih mereduksi potensi korupsi, bahkan diantaranya justru diduga terlibat kasus rusua.

“Hampir disetiap pasangan yang berkontestasi dalam Pilgub Maluku 2018 setidaknya adalah pejabat atau mantan pejabat yang sejatinya memiliki peran dan kewajiban berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi di Maluku, sayangnya bukan menunjukan tanggungjawab dan formula apa yang telah dan akan dilakukan, tapi justru saling menyalahkan, atau bahkan mungkin pernah terlibat”, jelas Ikhsan

Ikhsan berharap para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur nantinya lebih fokus lagi soal gagasan dan formulasi apa yang akan ditawarkan ke publik, apalagi nanti dalam debat kandidat jilid II yang akan diadakan KPU Maluku. “Bertarunglah gagasan, serta visi dan misi Maluku ini mau dibawa kemana 5 tahun nanti, yakinkan publik, dan biarkan publik yang akan menentukan, mana yang layak dipilih dan yang mesti disingkirkan,” pungkasnya.(MH)

Comments

comments