Oleh: NUR S AZHARI
Dir Merah Putih Strategic Institut (MPSI)
Menarik untuk kita cermati manuver Partai Politik dari Cawe-Cawe atau intervensi presiden Joko Widodo dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden 2024. Statement Terbaru Joko Widodo di depan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 September 2023.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi dalam pidatonya, Sabtu, 16 September 2023.
Presiden sebagai user tunggal Badan Intelijen Negara (BIN) dengan statement terkait menandakan sedang terjadi operasi didalam institusi Partai Politik. Penyampaian informasi intelejen secara terbuka di depan peserta rakernas relawan sepertinya medowngrade Institusi BIN yang selalu tertutup dan sekaligus menekan Partai Politik.
Presiden mengunakan informasi BIN secara terbuka menjelang tahun politik 2024 serta berbagai manuver politik para aktor kunci partai politik. Informasi terbuka oleh user menjadi fakta dalam menguji kekuatan struktur informasi TNI, POLRI BIN berhadapan dengan Partai Politik.
Presiden Joko Widodo nampaknya sadar beliau tidak memiliki kekuatan atau kemewahan yang luar biasa sebagai Ketua Umum Partai Politik. Mandat konstitusi di rumah demokrasi hanya Partai politik yang bisa mengisi ruang kekuasaan di seluruh puncak-puncak atau level baik nasional hingga daerah baik eksekutif dan legislatif.
Sebagai Presiden yang cerdas Joko Widodo mengatakan “Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti”.
“Informasi yang saya terima komplit dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada, saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya,” Fakta Presiden Jokowi telah memiliki data seluruh partai itu dari intelijen baik dari kepolisian, TNI maupun BIN.
Pemilu Serentak 2024 sebagai mekanisme Demokratis Menentukan dan Merubah Kekuasaan baik di Eksekutif dan Legislatif. Event Pemilihan Umum ini menjadi kemewahan Partai Politik karena kekuasaan dibatasi terkait durabilitas masa kekuasaannya oleh periodisasi jangka waktu dan pemilu setiap lima tahunan sebagai siklus politik.
Presiden sepertinya sedang mengintip partai yang di ibaratkan seorang anak perawan cantik, dengan mengatakan “dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti”.
Berbagai manuver cantik mulai dari yang terang benderang seperti partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan yang notabene mitra koalisi pemerintah dan PDI Perjuangan yang mencoba menolak memisahkan Ganjar sebagai kader PDI-P menjadi kader Joko Widodo.
Kecerdasan dan keberanian Partai Nasdem dan PDI-P menolak intervensi Jokowi dalam penentuan capres dan cawapres di ikuti oleh ketua Umum PKB menjadi partai ketiga yang memilih sikap objektif ketua partai atas mandat kongres atau keputusan tertinggi parpol. Hal ini memperlihatkan sisi kelemahan dari penguasa yang tidak memiliki otoritas berbasis partai politik. Pada sisi lain penguasa yang memiliki instrumen pemerintahan dan negara mencoba segala celah untuk mempengaruhi partai politik.
Pemerintah atau penguasa yang merasa Super Power memainkan strategi stick and carrot. Seluruh kekuasaannya di pakai untuk membuat partai politik menjadi kelinci percobaan kebijakannya. Penguasa bisa menyandera menggunakan (stick) aparat hukum dan lainnya bagi mereka yang tidak bisa dikontrol serta memfasilitasi memudahkan atau melindungi (carrot) para pengikutnya yang setia. Istilah yang populer zaman penjajahan penguasa memakai politik belah bambu, ada yang di injak dan diangkat atau dijunjung oleh penguasa.
Proses penghukuman atau cambuk (stic) penguasa era Joko Widodo antara lain; pada karir politik Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diberhentikan berdasar forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 30 Agustus 2022.
Sedangkan untuk partai Nasdem, Karir dan bisnis Surya Paloh mendapat banyak sorotan dan tekanan seperti bisnis penyedia makanan di Freeport, bisnis BBM, sektor bisnis yang populer seperti Media Group dan lain-lain. Selain itu proses hukum kasus korupsi terhadap kader sekaligus sekjen Nasdem Jhony G Plate terjadi sangat cepat, serta beberapa menteri Nasdem lainnya yang ditarget kasus hukum.
Pada Ketua Umum partai Golongan Karya Airlangga Hartarto yang diperiksa oleh kejaksaan Agung 24 Juli 2023. Airlangga Hartarto diperiksa 12 jam lebih terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Mencermati Geliat Manuver Partai Politik & Gelisahnya Penguasa
Kenapa Partai Politik mengeliat bermanuver terhadap penguasa Joko Widodo. Hingga Presiden harus mengekpose informasi dari Polisi, TNI dan BIN untuk mengintip/mengawasi partai politik yang memiliki ruang mewah yang begitu hebat terkait pergantian kekuasaan.
Kekuatan atau kemewahan yang Super Power Partai tidak dimiliki oleh seorang Joko Widodo.Kita bisa memahami kecemburuan dan hasrat yang besar begitu menggoda Partai politik oleh presiden Joko Widodo. Hanya partai politik yang berhak memilih presiden, gubernur, wali kota, menempatkan anggota legislatif hingga membuat dan mengubah undang-undang.
Gelora asmara yang begitu mempesona dari setiap ruang kekuasaan, seperti telah dirasakan orgasmenya oleh Joko Widodo di seluruh puncak-puncak atau level tinggi eksekutif baik walikota, Gubernur dan Presiden adalah percumbuan eksotis Jokowi dengan partai politik dan dilayani secara baik di eksekutif dan legislatif.
Joko Widodo sepertinya sadar bahwa percumbuan eksotis Kekuasaan dibatasi oleh durabilitas masa kekuasaannya, sehingga berupaya menancapkan hasratnya untuk menambah periodisasi jangka siklus politik. Hal itu disadari betul oleh elit Partai dan menolak atau menyudahi perpanjangan percumbuan.
Pada 18 September 2021 Wacana masa jabatan presiden tiga periode ditolak mentah-mentah oleh PDIP. Alasannya konstitusi masih membatasi waktu kepemimpinan kepala negara hanya dua kali saja.
Menyikapi wacana yang menjadi kontroversi itu, Nasdem menyatakan tegas menolaknya. Bahkan penolakan itu disampaikan langsung oleh sang ketua umum, Surya Paloh yang mengaku tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi.
“Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi,” kata Paloh, dikutip dari siaran pers, Selasa (1/3/2022).
Sejak kontroversial perpanjangan jabatan di tolak oleh PDIP dan NASDEM, membuat patah hati Joko Widodo. Para Pimpinan Partai Politik sejatinya sedang melakukan artikulasi kemegahannya. Namun berusaha elegan dalam menjaga relasinya terhadap penguasa yang notabene produk mereka sendiri. “Siapa dan dapat apa ?”
Manuver bersambung manakala Partai NasDem yang secara resmi deklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022). Kolaisi partai yang mendukung Anies sebagai calon presiden terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS
PDI Perjuangan melalui Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres untuk bersaing pada pemilihan presiden 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Prananda Prabowo saat penetapan Capres di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023) sehari sebelum IdulFitri. Koalisi presiden Ganjar adalah PDI-P dan PPP
Menjadi sebuah catatan penting dua partai, PDI Perjuangan dan Nasdem, dengan berani telah menolak intervensi Jokowi dalam penentuan capres dan cawapres. PKB menjadi partai ketiga. Hanya tersisa sedikit partai saja untuk menjadikan DPR dan MPR lubang kematian bagi Jokowi.
Partai Gerindra pada sisi yang lain merupakan partai yang berseberangan dengan Jokowi Widodo sejak 2014 mencalonkan Prabowo Subianto. Posisi unik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (MENHAN), Joko Widodo apakah berani merubahnya tidak maju sebagai calon Presiden 2024, ini masih jadi pertanyaan ketika masih konsolidasi dukungan partai berkoalisi. Koalisi yang sedang intensif ada Gerindra, Golkar, PAN dan kemungkinan Demokrat.
Sementara ini Joko Widodo situasinya secara politik telah dapat kekuasaan dua periode. Perkembangan terbaru terkait informasi intelejen maka posisi partai politik mendapatkan ancaman/diawasi oleh Polisi, TNI dan BIN.
Hal ini tentu sadar betul di gunakan oleh mereka yang telah berjuang dan mempersiapkan instrumen partai politik. Para ketua umum partai politik menjadi transformator berbagai macam kekuatan baik ekonomi, sosial dan sebagainya. Kalkulasinya menjadi tidak selalu linear bisa jadi non linear banyak pertimbangan selain kelayakan dari segi keuangan, sosial dan dinamika lingkungan lainnya.
Pemeriksaan Muhaimin Iskandar pada Selasa 5 September 2023 oleh KPK untuk menjadi saksi kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja ketika itu.
Publik langsung bereaksi, “Tangan Jokowi bermain lagi.” Ia menghukum orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Hal ini sudah pernah terjadi pada Suharso Monoarfa dan Airlangga Hartarto. Suharso kehilangan partainya, Airlangga hampir saja.
Presiden sengaja mengangkat pembantu yang memiliki cacat hukum agar ia bisa menuntut kesetiaan tanpa batas dari mereka. Kalau pembantu-pembantunya itu berjalan di luar arahannya, maka dengan mudah mereka disingkirkan oleh aparat hukum yang dikuasainya.
Catut Marut Politik Sandera
Politik sandera telah sukses menggerakkan para menteri bekerja tanpa hati nurani, meletakkan buruh, masyarakat adat, sumberdaya alam, tanah dan keuangan ke dalam mulut rakus kapitalis. Fakta itu mau ditutupi dengan projek-projek infrastruktur yang dibangun serampangan tidak mengindahkan kelayakan keuangan, sosial dan lingkungan. Lebih celaka lagi, projek-projek itu menimbun utang yang luar biasa besarnya, yang investasinya tidak mungkin dibayar oleh projek itu sendiri.
Semua itu terjadi di depan mata DPR yang dipilih rakyat secara langsung. Dalam hal ini Politik Sandera berhasil membungkam DPR, sehingga fungsi pengawasan lembaga itu lenyap sama sekali.
Secara umum, Politik Sandera menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi (democracy backsliding) yang parah. Sistem politik gagal membangun mekanisme check and balance. Selanjutnya, partai politik ikut tersandera dan sebagaimana para ketumnya, mereka terancam kehilangan marwahnya.
