MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan rasa optimistisnya bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 yang akan digelar di 101 daerah pada 15 Februari mendatang akan berjalan sukses.
“Ini saya kira kami optimistis. Kemarin saja 2015 sebanyak 268 daerah bisa lancar hanya ada sedikit masalah-masalah kecil saja,” kata Tjahjo dalam sambutannya saat membuka acara Rakornas Pilkada Serentak 2017 yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/1) pagi. Rakornas ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan di 101 daerah jelang pesta demokrasi pada Februari mendatang.
Terkait masalah anggaran Pilkada, menurut Mendagri, sejauh ini tidak ada masalah mengenai pendanaan, baik untuk kebutuhan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan pengamanan.
Kalau nanti ada situasi mendadak dan tidak terduga, menurut Mendagri, pemerintah pusat nantinya akan ikut membantu untuk anggaran pendanaannya. “Namun secara prinsip, dana pilkada ini cukup tercukupi,” ujarnya.
Samakan Persepsi
Terkait penyelenggaraan Rakornas Pilkada Serentak 2017 itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengemukakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan yakni Kepolisian yang dibantu TNI.
Ia menegaskan, semua pihak tersebut harus sama-sama mampu menjamin pelaksanaan pilkada nanti berjalan sukses. “Kita kumpulkan semua untuk mereview ulang mana-mana yang daerah dianggap terjadi perubahan dan perkembangan gelagat dan dinamika,” terang Tjahjo.
Mendagri mencontohkan, misalnya kasus di Kabupaten Buton , dimana calon kepala daerah tunggal dan tertangkap tangan dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mungkin saja, kata Tjahjo ada arahan dari penyelenggaran pemilu maupun penegak hukum terkait dugaan kasus yang menjerat calon petahana ini.
Dalam kegiatan ini hadir juga para gubernur dan bupati/walikota. Begitu juga jajaran TNI serta kepolisian di tingkat daerah. Hal ini juga untuk memastikan target pencapaian pilkada seperti netralitas PNS, anggota TNI/Polri. Serta upaya kepala daerah meningkatkan partisipasi pemilih, dan mencegah politik uang.
“Itu prinsip. Hari ini kita gelar semuanya untuk memfokuskan yang tinggal dua minggu, apakah ada pergeseran, area rawan pilkada atau tidak,” ujar Tjahjo.
Terkait area rawan, kata Tjahjo sejak dulu Kemendagri bersama BIN, TNI, Bawaslu dan KPU telah memetakan titiknya. Misal DKI Jakarta yang relatif aman, namun dinamika politiknya tinggi. Kemudian Aceh, yang paling banyak calon gubernur dan pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Begitu juga Papua yang masih dinilai aman. (Puspen Kemendagri/ES)
