Mitigasi Bencana, ILUMMI Serukan Penghentian Kegiatan Tambang di Indonesia

MEDIAHARAPAN.COM  Jakarta – Ikatan Alumni Mahasiswa Makassar (Ilummi) menyatakan Keprihatinan dan duka mendalam  atas rentetan bencana alam yang menelan korban ribuan jiwa dan kerugian materi yang tidak terhitung jumlahnya, Bencana ini harus segera disikapi pemerintah secara serius,   apalagi  sebagai bangsa beragama maka bencana yang mengerikan ini tidak berdiri sendiri tapi  faktor utamanya  campur tangan manusia. Pernyataan ini terungkap melalui  siaran pers ILUMMI ,di Jakarta 07/10/2018

Organisasi Paguyuban  yang menghimpun alumni – alumni dari perguruan tinggi makassar, Ikatan Alumni Mahasiswa Makassar Indonesia (Ilummi) menyatakan  sebagai upaya  mitigasi bencana sekaligus bentuk penghormatan Negara atas ribuan korban meninggal sehingga kedepan tidak lagi terjadi  “Kami menyerukan penghentian aktivitas tambang yang ada diseluruh Indonesia, sebab Bangsa ini sudah darurat  ekologis” Ungkap Koord bidang Kominfo ILUMMI Andi Anugerah  Wijaya

Andi Anugerah menjelaskan “Kita harus melihat bahwa rangkaian  bencana ini  karena  adanya campur tangan manusia, dalam hal ini urusan bagaimana regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa kemudian melindungi keselamatan lingkungan, bahkan cenderung  pemicu kerusakan yang lebih luas.

Anugerah melanjutkan, selain perusahaan tambang baik multi nasional dan asing, belum lagi sedikitnya ada 18 perusahaan tambang di Sulawesi Tengah yang masuk dalam kawasan hutan konservasi. Lebih dari itu, ada 85 izin pertambangan yang diterbitkan masuk dalam kawasan hutan lindung. Ke-18 perusahaan tambang itu lokasinya tersebar dihampir seluruh kabupaten dan kota se Sulteng. “Celakanya  karena semua kawasan ini berfungsi sebagai penyangga di daerah bersangkutan,” jelas Alumnus Unhas tersebut.

Anugerah Mencontohkan banyaknya bencana di Indonesia tidak terlepas  juga karena banyaknya praktek eksplorasi dan eksploitasi mineral yg menyalahi Amdal contohnya,  Lumpur Lapindo, Kolam beracun PT Newwmont di Nusa Tenggara  Barat, di papua ada  PT Frepoort dengan limbah terpanjang di dunia, Tambang Embas Teluk Buyak di Minahasa Raya. Sekarang berapa yang sudah di sumbangkan ke negara dengan dampak ekologis yang ditimbulkan ??

Untuk itu kami mendesak pada pemerintah “segera Moratorium seluruh kegiatan tambang baik oleh BUMN, Perusahaan Asing maupun swasta, “Praktek di Sulawesi tengah ini kita indikasikan polanya sama di seluruh nusantara”  sebut Anugerah

Itu Sebabnya,  kita butuh waktu kurang lebih satu tahun moratorium aktivitas pertambangan  guna mengevaluasi seluruh Amdal perusahan tambang hingga lapisan tanah ke tujuh, jadi bukan hanya terbatas Amdal dipermukaan tanah semata,

“Sekitar 159.178.237 hektar lahan telah dikapling perizinan yang setara dengan 30,65% wilayah Indonesia (darat dan laut). Sebagai gambaran, luas daratan Indonesia sekitar 191.944.000 hektar dan luas laut mencapai 327. 381.000 hektar. Sebaran izin tersebut, 59,77% ada di darat dan 13,57% di laut.

Tuntutan kedua, andi Anugerah melanjutkan,  meminta pemerintah segera  mengevaluasi hasil reklamasi dan rehabilitasi lahan-lahan bekas tambang yang masih berserakan di seantero nusantara”

Andi Anugerah kembali menegaskan “ Justru pemerintah dituntut  kehati-hatiannya mengelola alam  sebab Indonesia  berlokasi di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak aktivitas tektonik), Indonesia harus terus menghadapi resiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami. “Sebab berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Dari data itu, 99,08% merupakan bencana ekologis.

Bencana Palu dan Lombok adalah rangkaian  peristiwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi pusat  bencana-bencana alam yang mengerikan dan menyebabkan kematian ribuan manusia dan tak terhitung  kerugian ekonomi. “Bencana yang mengancam akibat eksplorasi dan ekploitasi alam secara massif dan ugal-ugalan jauh lebih mengerikan dibanding keuntungan yang diperoleh dari penerimaan negara dari sektor pertambangan migas sekitar Rp 135 triliun”. Ungkap Anugerah

Anugrah mengingatkan kembali, Negara harus membela kepentingan rakyat, keselamatan ruang hidup rakyat harus menjadi pilihan bagi pemerintah, bila tidak ingin kerusakan lingkungan penyebab rentetan bencana yang harus ditimpakan pada  rakyat Indonesia “tuntutan Ilummi,  Moratorium kegiatan tambang dan evaluasi reklamasi lahan-lahan tambang di Indonesia agar Negara melindungi warga” pungkasnya

Comments

comments