MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) menggelar aksi simbolik menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan membentangkan spanduk besar di jembatan layang Pancoran, Jumat (22/10).
Koordinator aksi ACN, Farhan Afif, menyampaikan bahwa spanduk itu ditujukan kepada Badan Legislasi DPR yang akan membahas draft RUU TPKS menggantikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang selama ini menjadi polemik di masyarakat.
Farhan membeberkan, perubahan draft RUU PKS menjadi RUU TPKS yang dilakukan baleg DPR tetap memberikan ruang bagi kebebasan seksual.
“Meski banyak pihak mengatakan draft tersebut mengalami kemajuan substantif,” katanya.
Menurut Farhan, perubahan draft RUU PKS menjadi RUU TPKS memang memangkas pasal-pasal yang memicu perdebatan di masyarakat, seperti yang ada pada pasal 1 RUU PKS. Tapi hal itu tidak mengubah cara pandang RUU PKS di draft yang diusung Baleg DPR.
“RUU TPKS merupakan RUU kompromis untuk mengakomodasi pihak-pihak yang pro dan kontra dengan RUU PKS, yang sebenarnya masih menggunakan sudut pandang feminisme, konsep konsensual seks, dan mengabaikan konsep ketuhanan di dalamnya,” sambung Farhan.
Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Hukum ACN, Indramayu, yang juga melakukan aksi simbolik tersebut menyampaikan bahwa faktor krusial yang menjadi sebab penolakan RUU TPKS adalah pengabaian Baleg terhadap nilai-nilai agama, padahal agama mengatur banyak hal yang berkaitan dengan seksualitas.
“Kami sekaligus ingin mengkritik Baleg DPR, ya. Sejak tahun 2016 penolakan terhadap RUU PKS telah dilakukan, poin-poin krusial yang berpotensi menyuburkan kebebasan dan penyimpangan seksual juga sudah berkali-kali disampaikan, tapi kok bisa ada draft baru, dengan nama baru tapi substansi masih sama? Kami merasa tidak didengar oleh DPR, makanya kami melakukan aksi hari ini,” tegas Indra.
Indra juga menyatakan bahwa penolakan akan tetap dilakukan selama poin-poin krusial masih terkandung dalam draft yang diusung DPR. “Penolakan akan tetap kami lakukan selama poin-poin krusial masih terkandung dalam draft ini, dengan melakukan aksi atau berkunjung ke DPR.” pungkas Indra. []
