MEDIAHARAPAN.COM, Solok – Kamis, 27 Juli 2017 mendatang dijadwalkan akan digelar pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak di 16 Nagari se-Kabupaten Solok. Untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan Walinagari serentak itu, dikatakan Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Nagari Medison,S.Sos,M.Si bahwa secara keseluruhan sudah siap.
Dijelaskan Medison saat ditemui di Ruang Kerjanya Selasa (25/7) kemaren, untuk distribusi logistik dilakukan selama tiga hari 24 hingga 26 Juli ini. “Untuk distribusi logistik sendiri telah dilakukan dari Senin (24/7), hari ini dan jika masih kurang esok harinya Rabu (6/7). Dan besok sore kita pastikan seluruh logistik sudah sampai di TPS” terang Medison.
Dari 16 nagari yang akan melakukan pemilihan Walinagari, terdapat 213 TPS (tempat pemungutan suara) dan dari data terakhir jumlah pemilih tetap ada 73 ribu 412 pemilih dengan jumlah calon nagari 69 calon.
Sesuai Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades dan Perda No.1 tahun 2017 kepanitiaan Pilwana terdiri dari panitia Kabupaten atau P2WN Kabupaten (panitia pemilihan Walinagari) tingkat Kabupaten dan P2WN tingkat Nagari.
“P2WN tingkat Kabupaten terdiri dari Unsur internal Pemerintah daerah, merupakan lintas SKPD yang juga melibatkan Polres baik Kota maupun Polres Arosuka, Kodim dan Kejaksaan. Dalam P2WN ada 3 komponen utama yaitu Koordinator penyelenggaranya DMPN, pengawasan di bawah koordinator Inspektorat dan sekretariat yang juga berada di DPMN. Kepanitiaan pendukung lainnya juga ada di Kecamatan yaitu panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang melibatkan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkompincam), Sekcam serta Kasi terkait di Kecamatan. Sementara itu, P2WN Nagari terdiri dari 7 orang. Selain itu, di TPS juga ada KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) sebanyak 5 orang.” ungkap pria jebolan IPDN itu menjelaskan.
Terkait proses pencalonan Walinagari, Medison mengungkapkan sejauh ini berjalan lancar. Hanya saja dikarenakan sesuai dalam Perda mengatur maksimal calon Walinagari 5 orang per nagari, sementara minat dalam pencalonan Walinagari sekarang ini cukup tinggi, dan 5 nagari pencalonnya melebihi kuota, hingga dilakukan proses seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita menangkap semangat nagari membangun kemudian dana yang dikelola cukup tinggi (1,8 – 2.7 Milyar per tahun) berdampak pada tingginya semangat dan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bursa pecalonan hingga seiring dengan itu persaingan dan keinginan pun juga meningkat, namun semua tetap berpijak pada aturan dan hukum yang berlaku” tuturnya lagi.
Lebih jauh diungkapkan Medison, sehari setelah hari-H pemilihan, tanggal 28 direncanakan pleno penetapan calon terpilih. Kemudian sesuai dengan tahapan Pilwana, pada bulan September dijadwalkan akan diselenggarakan pelantikan Walinagari terplih secara serentak.
Kepala Dinas DPMN itu berharap tahapan Pilwana berjalan aman dan lancar serta tidak ada gangguan yang berarti. “Siapapun yang terpilih nantinya, itu adalah demokrasi tingkat nagari. Ini merupakan langkah awal, dalam artian sesuai dengan agenda pemerintahan daerah, tahun besok (2018 akan diselenggaarakan Pilwana serentak pada 52 nagari di Kabupaten Solok. Secara skala jelas lebih besar. Ini merupakan sebuah cerminan, sebuah pilot project, langkah awal dimana kelemahan – kelemahan yang ditemui pada Pilwana kali ini akan menjadi pelajaran untuk penyempurnaan di Pilwana 2018 mendatang” jelas mantan kepala BPMPN Kabupaten Sijunjung itu.
Ditambahkan Medison, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dari pelajar khususnya tingkat SMA sederajat yang sudah memiliki hak pilih, pihaknya akan melayangkan surat kepada kepala sekolah SMA sederajat di Kabupaten Solok untuk meminta dispensasi atau ijin terhadap siswa yang telah memiliki hak pilih dan berasal dari 16 nagari yang akan melakukan Pilwana tersebut agar mereka bisa menggunakan hak pilih perdana mereka. “Berhubung warga Kabupaten Solok banyak bersekolah di Kota Solok, kita berencana juga akan mengirimkan surat itu besok ke Walikota Solok. Saat ini, surat tersebut akan kita berikan ke Bupati untuk meminta persetujuan Bupati Solok” pungkas Medison saat ditemui Selasa siang itu.(Amel)