Oleh : Handriansyah – Ketua Umum Wahana Muda Indonesia (WMI)
Setiap kali mendengar kasus korupsi di Indonesia mata dan telinga kita selalu mendengar dan melihat para calon, tersangka dan terdakwa kasus Korupsi dengan rentetan proyek dibelakangnya sebagai prolog pengantar menuju gedung KPK, Meja Hijau, Suka Miskin dan sejumlah hotel prodeo lainnya (Koruptor Proyek).
Jumlah Koruptor penyikat Angggaran Negara terpaut jauh bila dibandingkan jumlah koruptor Proyek, meski sama-sama merugikan negara dalam skala besar dan kecil dan sama-sama membajak uang negara. Namun dari keduanya keterlibatan Pengusaha lebih dominan dalam kelompok Koruptor Proyek.
Seperti kasus BLBI era Presiden Megawati Soekarnoputri yang hari ini mangkrak dan kasus Nazarudin yang merupakan pengusaha sekaligus Poltisi Partai Drmokrat. Sederet pengusaha terlibat didalamnya dengan ditemani sejumlah politisi murni seperti Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dll yang ikut menerima bancakan dari proyek yang di olahnya.
Kasus M. Luthfi Hassan bersama Fathanah yang terjebak dalam suap hangatnya daging impor, sejuknya uang haram Migas yang juga menjerat sejumlah pengusaha dan poltisi dan kasus-kasus lainnya.
Yang menarik, setelah Issue kasus Papa minta saham hilang (?) Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus Mega Korupsi Proyek e-KTP yang kembali melibatkan pengusaha dan politisi kawakan yang namanya disebut menerima fee dari proyek Pelastik berkode NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang digarap oleh Kementerian Dalam Negeri era Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sedangkan ditingkat propinsi kasus senada yang nyata adalah terjeratnya Politisi asal partai Gerindra DKI Jakarta yang mendapatkan jatah pengamanan dan pemulusan proyek Reklamasi teluk Jakarta dari Podomoro Group serta kasus Gubernur Banten dan adiknya yang lagi-lagi bermain dalam proyek.
Dari banyak kasus diatas dan lainnya dapat dilihat bagaimana para pengusaha bermain dalam arena politik Indonesia baik ditingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota untuk meraup keuntungan dari proyek-proyek yang bertebaran dan ditebar melalui mekanisme tersistematis yang diseting sedemikian rupa.
Layaknya papan catur, politik Indonesia dimainkan dan diatur oleh orang-orang yang memiliki kepentingan baik pengusaha maupun penguasa dengan menggunakan bidak-bidak catur yang berada dikancah politik. Bukan hanya pengusaha ditingkat lokal namun juga kepentingan pengusaha Interlokal.
Bahkan, konon kabarnya mereka berani memodali seorang kandidat untuk maju dalam perpolitikan dengan dibekali sejumlah uang, pendidikan, fasilitas dan lainnya untuk kemudian dibarter dengan kepentingan dan pengamanan politiknya. Baik melalui undang-undang, peraturan, maupun sarana lainnya yang dapat dijadikan media pemenangan dan pengamanan serta meloloskan.
Tentu para pion yang dikarbit ini tidak berjalan sendiri, mereka bersinergi dengan peluncur, kuda, benteng dan menteri catur untuk mengamankan posisi raja agar tidak terjadi Skak apalagi Skak Mat. mereka tidak akan mau kalah dalam pertaruangan perebutan dipapan catur, minimal mereka akan mengusahakan “Remis” sebagai langkah minimal.
Politik butuh uang dan uang butuh politik, begitulah kiranya gambaran dari paparan permainan catur diatas, sehingga tak jarang kita mendengar desas desus adanya campur tangan pengusaha yang berusaha menyeting seorang kandidat untuk menang dalam kontes Politik di Indonesia. Bahkan, desas desus itupun menyasar hingga tingkat Organisasi Massa maupun NGO.
Berkedok investor, mereka memainkan peran strategis untuk penguasaan diteritorial yang mereka inginkan sehingga membuat kandidat yang tidak punya patron akan tunduk dan patuh ataupun keok jika melakukan perlawanan.
Kiranya, ini merupakan realita yang dapat membuat sakit generasi muda dan Bangsa Indonesia kedepan, karena politik murni (idealis) tanpa adanya interpensi dan barter kekuasaan dengan proyek sangat sulit diharapakan.
“Tidak ada makan siang yang Gratis”
Bintaro, Senin 13 Maret 2017
