Oleh: Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)
Ketegangan politik antar kubu Demokrat dan PDIP tidak akan pernah surut. Kalaupun SBY bertemu dengan Jokowi, hanyalah sandiwara dan tidak lebih adalah jamuan basa-basi.
Tegasnya, manuver SBY ke Istana untuk memberi signal pada rakyat bahwa rezim Jokowi berpeluang digulingkan. Sebab Jokowi kian terjebak dalam situasi yang krusial dan mengkhawatirkan.
Dengan santun SBY menegaskan posisi Jokowi makin dilematis: “Kiri salah, kanan salah. Maju kena, mundur kena. Itu saya sampaikan kepada beliau,” sindir SBY.
Menariknya pertemuan SBY dan Jokowi hanya beberapa jam saat KPK membeberkan sejumlah nama politisi DPR dan petinggi Parpol yang terlibat dalam kasus proyek e-KTP.
Tak hanya itu, SBY memanfaatkan pertemuannya dengan Jokowi guna mengirim pesan politik kepada Raja Salman yang telah memperpanjang kunjungannya di Indonesia atas permintaan CIA dan Gedung Putih.
Mengingat Amerika dan Arab Saudi sangat terusik dengan potensi SDA dan sentra ekonomi strategis Indonesia yang makin dikuasai oleh konglomerat aseng dan Cina.
Ihwal tersebut terkait dengan pro-kontra izin PT Freeport serta ancaman kebangkitan laten PKI yang merupakan dua masalah serius bagi Amerika dan Arab Saudi yang sangat anti komunis.
Amerika dan Arab Saudi tidak rela membiarkan potensi alam dan ekonomi Indonesia berada dalam kontrol kerjasama strategis rezim Jokowi dengan partai Komunis Cina (PKC).
SBY tentu membaca keresahan Amerika dan Arab Saudi serta memahami secara serius aspirasi umat Islam yang belakangan ini sangat gusar pada rezim Jokowi.
Terlebih persoalan penistaan Al Qur’an oleh politisi keturunan Cina alias Ahok yang telah memicu kemarahan ulama dan jutaan umat Islam. Bahkan beredar isu, jika penista agama lolos di Pilgub DKI maka akan terjadi huru-hara politik.
Singkatnya, skandal e-KTP, pro-kontra izin PT Freeport, ancaman laten PKI dan kasus kejahatan penistaan Al Qur’an, ditegaskan oleh SBY sebagai masalah besar yang perlu segera dituntaskan.
Terlebih soal Pilgub DKI akan menjadi arena pertarungan politik yang membara dan memicu akumulasi gerakan protes rakyat yang lebih besar bila rezim Jokowi tetap ngotot untuk menangkan Ahok.
Hal tersebut menjadi pesan tersirat di balik pertemuan SBY dan Jokowi. Namun publik tetap berkesimpulan: “Percuma memberi masukan pada Jokowi, sebab peran dan kapasitanya adalah petugas partai yang dikontrol sepenuhnya oleh PDIP”.
Jakarta 10 Marat 2017
