Pulau Buru Darurat Krisis Lingkungan

MEDIAHARAPAN.COM, Ambon – Maluku Crisis Center mengingatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku, agar tidak larut dalam konflik kepentingan dengan masyarakat di Pulau Buru, antara buka tambang rakyat atau memberikan ruang kepada penambang konvensional (perusahaan tambang), untuk dapat mengelola potensi emas yang ada di Gunung Botak.

“Posisi pemerintah, baik pusat maupun provinsi harus memastikan pemulihan kualitas lingkungan, dan terjaminnya kesehatan masyarakat adat setempat.
Karena jika tidak, maka dipastikan peristiwa Gunung Botak akan lebih menyeramkan dari peristiwa Minamata, di Jepang,” tegas M. Ikhsan Tualeka, Koordinator Maluku Crisis Center (MCC), di Ambon, Kamis (12/4/2108).

Pernyataan Ikhsan ini, merujuk pada kerusakan lingkungan, kerusakan sosial dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, sampai pada kematian empat (4) ekor sapi peliharaan akibat terpapar merkuri di kawasan seputar Gunung Botak, beberapa waktu lalu.

Dia menyebutkan, kasus Gunung Botak bukanlah kasus sepele, yang seolah-olah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebagai aktor tunggal semata.

“Gunung Botak sesungguhnya adalah isu nasional yang seyogyanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, baik untuk penutupan, pengungkapan pemain-pemain merkuri dan sianida serta pemain-pemain tambang liar. Sampai pada perbaikan kualitas lingkungan hidup dan memastikan kesehatan masyarakat sekitar tambang Gunung Botak terjamin kesehatannya,” tutur Ikhsan.

Proses penutupan Gunung Botak, sejauh pengetahuan MCC, menurut Ikhsan, memang telah dilakukan, namun masih saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang bermain di sana, sehingga pihaknya menyarankan dalam kaitannya dengan peran pemerintah pusat, harus dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan banyak aktor.

Aktor itu disarankan Ikhsan, mulai dari Kmenterian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI dan POLRI, Akademisi, aktivis atau pemerhati lingkungan hidup, untuk dapat menelusuri kasus ini secara mendalam dan memastikan penutupannya.

Dalam catatan MCC, sebut Ikhsan, pada pertengahan tahun 2017, Gunung Botak ditutup karena telah menimbulkan efek domino, yaitu kerusakan masif pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, aspek ekonomi dan sosial di satu sisi dan proses ratifikasi “Minamata Convention on Mercury” atau Konvensi Minamata Mengenai Merkuri di sisi yang lain, menjadi UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury yang intinya melarang dengan tegas penggunaan merkuri dalam bentuk apapun.

“Minamata Convention on Mercury itu sendiri telah disepakati PBB pada tahun 2013. Andaikan pada saat itu juga Indonesia sudah meratifikasinya menjadi Undang-undang, pasti kerusakan di Pulau Buru tidak seperti seperti sekarang ini.
Berangkat dari situsasi problematik di atas, maka Maluku Crisis Center (MCC) mengambil kesimpulan yang saya sampaikan di atas,” tutur Ikhsan.
Menambahkan keterangan Ikhsan, aktivis MCC lainnya, Callin Lepuy menuturkan, sejak pertengahan tahun 2011, tambang emas Gunung Botak ditemukan dan dikelola secara tradisional oleh para penambang lokal dengan peralatan yang masih sangat sederhana.

“Namun sejak saat itu, mulai berdatangan penambang liar dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatra. Jumlah penambang, yang tadinya hanya berjumlah 100 orang, menjadi berlipat ganda hingga mencapai puluhan ribu pada awal tahun 2012,” ungkapnya.

Jadi jumlah populasi penambang liar di Gunung Botak, disebut Callin, meningkat hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Terdapat 5.000 tromol lebih dan 1.000 tong (teknologi sianida) ditemukan di Gunung Botak. Setiap tromol mampu menghasilkan 50 gram emas per hari, sementara teknologi sianida menghasilkan 200 gram per hari.

“Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (ASPERI) menghitung kapasitas tersebut dan memperkirakan sekitar 2,5 Ton emas ditambang dari Gunung Botak dengan harga 425 juta per Kilogram emas,” ungkapnya.

Maka lanjut Callin, dapat diperkirakan nilai produksi Gunung Botak dapat mencapai Rp. 1,1 Triliun per hari. Semntara Dinas ESDM Provinsi Maluku memperkirakan hanya 1 Ton emas per hari saja dari produksi Gunung Botak.

“Jika asumsi ASPERI kita gunakan sebagai rujukan, maka nilai produksi Gunung Botak dalam setahun mencapai Rp. 365 Triliun lebih per tahun dan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai produksi PT. Freeport yang hanya 44 Triliun,” tandasnya.

Menurut dia, pada tahun 2012 Yusthinus T. Male, peneliti dari FMIPA Universitas Pattimura melakukan riset di Gunung Botak dan menemukan Kadar logam berat Merkuri di sedimen sungai Anahoni sangat tinggi, yaitu 9 Miligram (Mg) per Kilogram lumpur. Melebihi ambang batas 1 mg per kilogram lumpur. Dan pada tahun 2014 Male kembali melakukan penelitian dan menemukan bahwa merkuri telah masuk ke rantai makanan.

“Merkuri dari aktivitas tambang liar Gunung Botak ditemukan pada hewan laut yang biasanya dikonsumsi masyarakat setempat seperti udang, kepiting, kerang dan ikan.
Dalam perjalanannya, paling tidak ditemukan beberapa masalah mendasar seperti; (a) Penggunaan logam berat Merkuri dan Sianida secara liar dan masif oleh puluhan ribu penambang liar; (b) Kerusakan lingkungan; (c) Penurunan kualitas air; (d) Peningkatan konsentrasi logam berat di sungai Anahoni yang turun langsung ke teluk Kayeli, di mana sungai itu adalah sumber mata air sejumlah Dusun disitu; (e) Sejumlah hewan dan tumbuhan yang biasanya dikonsumsi warga mati; (f) Konflik sosial yang menelan ratusan jiwa; (g) Produksi beras berkurang padahal Pulau Buru adalah lumbung beras di Maluku,” papar Callin mengutip hasil riset tersebut.

Sebelumnya, kata Callin, produksi beras di Pulau Buru 4.000 Ton per tahun untuk didistribusikan di seluruh Maluku. Berkurangnya produksi beras itulah yang menyebabkan pemerintah Buru harus mengimpor beras dari luar.

Namun sejak 2011, tambah Callin, Bulog Maluku menyuplai Raskin dari Ambon ke Buru sebanyak 1.700 Ton. Hal ini diakibatkan oleh banyak petani sawah yang beralih profesi sebagai penambang di Gunung Botak di satu sisi dan di sisi lain, terjadi peningkatan jumlah penduduk; (g) Kenaikan harga barang; (h) HIV/AIDS meningkat, yaitu ditemukan pada 4 PSK di Namlea yang datang dari luar; (i) Banyak sekali Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari guru hingga pegawai kantor yang berhenti dari pekerjaannya dan memilih menjadi penambang di Gunung Botak; (j) dan yang paling berbahaya adalah telah ditemukan sejumlah masyarakat terkontaminasi merkuri; dll.

“Sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 aktivitas tambang liar Gunung Botak berlangsung, begitu banyak orang yang kaya mendadak. Namun setelah ditutup pada tahun 2017 lalu, semuanya hilang dan yang tersisa adalah kerusakan lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat, kerusakan ekonomi dan kerusakan sosial sebagaimana disebutkan di atas, bahkan dapat dikatakan, fenomena Minamata akan terulang di Pulau Buru, bahkan lebih dasyat lagi,” bebernya.

Dia, menyebut, dalam pengamatan MCC, terdapat tiga penyebab munculnya tambang liar yang berpotensi menyebabkan kerusakan antara lain; Pertama, Faktor kesejahteraan dan ekonomi. Masalah kemiskinan dan kurangnya sumber pendapatan lain mendorong masyarakat mengambil jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggali bahan tambang secara liar. Hal ini diperparah dengan adanya pelaku ekonomi yang tergiur untuk mendapatkan rente ekonomi berlipat ganda dalam waktu yang relatif singkat dengan membiayai kegiatan penambangan liar.

Penyebab kedua, kata Callin, Kedua, faktor regulasi dan kapasitas aparatur. Tidak adanya perangkat aturan yang tegas, konsisten, dan transparan yang mengatur usaha pertambangan mulai dari perizinan, pembinaan, kewajiban hingga sanksi. Lemahnya aparatur pemerintah lokal dalam pemahaman tata laksana penambangan yang benar (good mining practices).

Ketiga, dia menyebutkan adanya faktor pembiaran. Unsur pembiaran ini tentu dilakukan oleh aparatur sipil pemerintahan hingga aparatur keamanan. Pembiaran terjadi karena sejumlah aparatur yang memiliki kewenangan atau pemegang kekuasaan lebih memilih mencari asas manfaat dari aktivitas tambang liar tersebut tanpa memperdulikan dampak kerusakannya di masa yang akan datang.

“Pada titik inilah, jika ditinjau secara mendalam, terdapat praktek ‘main mata’ antara elit politik dan pemain tambang liar, pemain merkuri dan sianida dengan melibatkan aparatur keamanan,” pungkasnya.(Neo)

Comments

comments