MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – langkah Dewan Pers melakukan verifikasi dan pemberian logo kepada media, baik online, elektronik, dan cetak di Tanah Air mendapat kritik tajam dari senayan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengaku khawatir atas rencana verifikasi tersebut. Dikhawatirkan jika kemudian media yang belum terverifikasi atau tidak lolos verifikasi akan dianggap sebagai media terlarang. “Dewan Pers kan sudah lakukan verifikasi media yang dianggap benar, melalui barcoding itu. Nah, yang kita khawatirkan adalah nanti kemudian media yang dianggap tidak memenuhi syarat Dewan Pers dianggap salah,” ujar Hanafi di DPR, Jakarta, Senin, 6 Februari 2017.
Menurut politis Partai Amanat Nasional ini, verifikasi media bukan kewenangan Dewan Pers, Meskipun Dewan Pers mengklaim program verifikasi yang dilakukan itu sesuai dengan amanat UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Tidak semua harus dilakukan verifikasi. Dewan Pers tugasnya enggak sampai ke sana. Undang-Undang Persnya enggak sampai situ, jadi terlalu jauh,” kata Hanafi.
Putra Politisi Senior Amin Rais ini juga berpendapat, mestinya yang dilakukan Dewan Pers adalah mendorong agar media punya self correction mechanism, Industri media diajak untuk belajar dewasa dan menyeleksi diri sendiri.
“Jadi mekanisme self censorship kalau ada hate speech, kalau ada SARA, kalau ada fitnah dan lainnya. Dewan Pers punya peran sebagai fasilitator di situ. Jadi tidak selalu diselesaikan dengan judgment dan vonis ini benar, ini salah hanya dengan barcoding itu,” Pungkasnya.
