MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan berdiri di belakang Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam kebijakan di sektor pangan. PBNU siap mengawal kebijakan pangan saat ini tanpa adanya timbal balik.
“Apa kebijakan, gebrakan (yang dikeluarkan, red), saya di belakang Pak Menteri, asal demi kebenaran, asal demi keadilan, pro rakyat,” ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dari para kartel nakal dan canggih, organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini siap dilibatkan. Terlebih, masalah tersebut searah dengan keputusan Muktamar PBNU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, 2015.
“Beliau siap demi rakyat, petani, ada perubahan dalam hidupnya. Jangan sampai ada monopoli. Harus ada pemerataan, tidak hanya pertumbuhan,” jelas Aqil.
Pada kesempatan sama, Menteri Amran mengaku senang didatangi PBNU. Sebab, memberikan semangat, masukan, dan nasihat positif.
“Intinya, bagaimana kita (di sektor, red) pangan ini, kita nikmti bersama, (terwujud, red) ekonomi berkeadilan, keuntungan terdistribusi dengan baik, petani sejahtera, pedagang untung, konsumen senyum bahagia dengan harga stabil,” tuturnya.
Dalam rangka merealisasikan itu, Kementan dan PBNU bersepakat bekerja sama meningkatkan produksi pangan, khususnya jagung, di 10 ribu hektare lahan di Bengkulu dan Lampung.
“Bangunkan lahan tidur, jagungkan lahan tidur,” tukas peraih gelar Doktor Ilmu Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini. (myw)
