MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Ratusan Karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) melakukan unjuk rasa di depan kantor kementerian Energi dan sumber daya mineral (ESDM), aksi mereka terkait kisruh yang tak kunjung usai dan belum ada penyelesaian antara Pemerintah Indonesia dengan Freefort.
Massa yang merupakan gabungan dari Karyawan Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor di Timikia Jayapura dan Jakata itu mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 yang menjadikan IUPK sebagai syarat bagi Freeport untuk mendapatkan izin ekspor sementara.
Koordinator Aksi GSPF dalam pernyataan sikapnya mengatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut telah membuat Freepot mengehentikan operasi dan mengancam 32000 karyawan yang otomatis akan menjadi pengangguran baru di Indonesia.
“Aturan-aturan tersebut mengakibatkan PT Freeport Indonesia sejak tanggal 19 Januari 2017 dengan terpaksa menghentikan ekspor konsentratnya ke negara tujuan dan juga tidak dapat mengirim 40% ke Smelter Gresik Jawa Timur” kata Mackel didepan Kantor ESDM Jalan medan merdeka, Selasa (7/3/2017).
Selain itu dikatakan, akibat dari tidak beroperasi secara normalnya Freeport juga berdampak pada Anggaran Belanja Daerah mimika, karena 9% PAD bersumber dari keberadaan Freeport diwilayah tersebut, pemangkasan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat 7 suku di 2 rumah sakit, 3 Klinik Umum dan 2 klinik spesialis.
Berdasarkan hal itu, GSPF menyampaikan tutuntannya kepada Pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk Segera menyelesaikan Polemik yang dianggap seperti drama seri pemerintah terhadap PT. Freeport Indonesia.
GSPF juga menuntut pemerintah agar segera dapat memutuskan masa depan karyawan, masyarakat Tujuh Suku dan masyarakat Mimika, karena situasi hari ini dianggap tidak memberikan solusi bahkan berimbas pada rakyak yang harus berdarah menerima konsekuensi dari polemik pemerintah dengan Freeport.
Selain itu massa juga meminta presiden untuk datang ke Timika dan melihat nasib Ribuan karyawan yang saat ini tengah berada di massa krisis pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Diketahui, pemerintah menetapkan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat bagi Freeport untuk mendapatkan izin ekspor sementara dengan beberapa persyaratan diantaranya adalah Pengakhiran Kontrak Karya (KK), Komitmen penyelesaian kontruksi Smelter dalam jangka waktu 5 tahun dan pembayaran Bea Keluar (BK) yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, (MH007/NQ)
