MEDIAHARAPAN.COM, Batusangkar, Sumatera Barat- Jelang Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif tahun 2019 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia berupaya meningkatkan koordinasi dan antisipasi terjadinya black campaign (kampanye hitam) dan hal-hal lain yang dapat terjadi mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara nanti.
Hal itu dikatakan Kapolri Tito Karnavian pada saat teleconference bersama Panglima TNI, Mengkopolhukam, Kapolda, Gubernur, Bupati, KPU dan Bawaslu se Indonesia, Senin (24/09).
Tito juga menghimbau disetiap daerah agar diselenggarakan deklarasi pemilu damai mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi usai mendengarkan arahan Kapolri via teleconference tersebut di Mapolres Tanah Datar, mengatakan akan membicarakan arahan yang diberikan ditingkat Forkopimda, KPU serta Bawaslu.
Pemkab Tanah Datar juga telah menyarankan adanya deklarasi damai kepada KPU Tanah Datar sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu.
“Kita berharap nantinya ada wadah yang dapat menyelesaikan masalah jika ada sebelum berlanjut ke ranah hukum, dan hal ini akan kita bicarakan terlebih dahulu bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu,” ucapnya.
Sementara untuk koordinasi yang menjadi hal terpenting dalam mewujudkan Pemilu Damai, Kapolres Tanah Datar AKBP. Bayuaji Yudha Prajas mengaku akan selalu berkordinasi dengan Forkopimda, KKPU serta Bawaslu.
Terkait arahan Kapolri dan Menkopolhulam, Bayu mengharapkan, Jajaran Kepolisian hendaknya menjaga stabilitas pemilu, dan stabilitas keamaan di Tanah Datar. “Untuk itu, kami terus bekerjasama dengan pihak terkait mempersipkan dan berkordinasi, mudah mudahan di Tanah Datar akan selalu aman, tertip sesuai dengan deklarasi yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu,” ucap Dia.
“Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya gesekan ditengah tengah masyarakat, Polres Tanah Datar juga akan melakukan peningkatan intensitas patroli bersama atau patroli gabungan, mulai dari tingkat Polsek hingga Polres,” tambah Bayu.
Disisi lain, Ketua KPU Tanah Datar Fahrul Rozi mengungkapkan, bahwa akan selalu berkordinasi dengan pemkab dan pihak keamanan. KPU akan akomodatif dan selalu mengakomodir setiap operasi pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian seperti yang telah dilakukan pada tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan, sebutnya.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berusaha menetralkan seluruh potensi masalah yang muncul dengan berkoordinasi seluruh stakeholder, termasuk aparat kepolisian,” tuturnya.
Menanggapi permintaan adanya deklarasi pemilu damai di Kabupaten Tanah Datar, KPU menyebutkan jika tidak akan kembali melakukan deklarasi. Pasalnya, beberapa waktu lalu juga telah dilakukan deklarasi Pemilu badunsanak dan penandatangan kesepakatan pemilu damai oleh Polres Tanah Datar saat apel mantap brata. Deklarasi juga telah dilakukan di tingkat provinsi dan diikuti oleh seluruh partai politik peserta pemilu, dan KPU se-Sumatera Barat.
“Kebetulan kita juga melakukan deklarasi pemilu damai di provinsi dan melibatkan KPU seluruh daerah dan partai politik peserta pemilu,” tutup Fahrul Rozi. (Irfan F)
