MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta,- Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mendukung adanya penguatan pada desa. Dimana desa dapat kuat jika memiliki sistem pemerintahan yang sederhana. Dimana sistem tersebut dipahami dan dapat diaplikasikan oleh pemerintahan desa. Hal tersebut dapat mewujudkan penguatan di desa dan mampu mewujudkan kemakmuran di Indonesia.
“Untuk itu kita harus mendukung penguatan desa karena problem kemiskinan itu sebenarnya ada di tingkat desa,” ucapnya.
Saat memberikan sambutan di acara Workshop & Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia yang digelar di Gedung International Convetion Exhibition (ICE) BSD (29/11), Oesman Sapta menilai bahwa saat ini merupakan tahun kebangkitan desa. Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pemerintah desa untuk turut serta dalam membangkitkan desa. Lanjutnya, dengan kebangkitan desa, maka desa itu makmur, dan selanjutnya kemakmuran di Indonesia akan terwujud.
“Ada satu filosofi desa, sebagai utusan daerah, kemakmuran itu ada di tingkat desa. Bilamana semua desa makmur, maka seluruh Indonesia makmur. Bohong kalau Jakarta makmur, Indonesia pasti makmur,” tegas Senator asal Kalimantan Barat ini dihadapan ratusan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Apdesi, Akhmad Muqowam, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, dan anggota DPR Akbar Faisal, untuk dapat memakmurkan desa, Oesman Sapta menganggap desa harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Dimana sistem tersebut harus mampu dipahami dan diterapkan oleh pemerintah desa, terutama kaitannya dengan penggunana dana desa.
“Bagaimana memakmurkan desa itu pakai sistem. Desa harus diberikan sistem, tidak usah diberikan pidato yang muluk-muluk yang tidak dimengerti. Desa memerlukan pemikiran sederhana dan pasti,” imbuhnya.
Menurut Oesman Sapta, untuk membentuk sistem desa yang bagus, membutuhkan 5S. S pertama adalah ‘strategy’. Sebuah desa harus memiliki strategi untuk memakmurkan daerahnya. Kedua adalah ‘struktur’, dimana struktur pemerintahan desa harus dapat bekerja. S ketiga adalah ‘skill’, dimana seseorang yang menduduki sebuah jabatan, haruslah tepat. Keempat adalah ‘sistem’ yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dan kelima adalah ‘speed & target’, dimana desa harus memiliki sasaran dan juga ukuran pencapaian dari sasaran tersebut.
Selain itu, Oesman Sapta juga menyinggung peran Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki sistem dan manajemen desa. Menurutnya, di era pemerintahan Joko Widodo, nama Apdesi baru terdengar gaungnya. Menurutnya Jokowi mampu membuat sistem di desa yang dapat membangkitkan desa.
“Presiden bekerja tidak untuk dikasihani. Tapi beliau mengabdi kepada masyarakat desa, dan dengan segala kekurangan yang ada di desa ingin diperbaiki sistem manajemennya,” ujarnya. (MHM42)
