MEDIAHARAPAN.COM, Batusangkar-Sumatera Barat-Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Daerah Hardiman menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan Dana Desa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat.
Tidak hanya pemerintah daerah, Ketua DPRD Anton Yondra pun menerima laporan yang sama. Didampingi kepala Inspektorat Altri Suandi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Nofenril, Kabag Humas dan Protokol Syahril, Kabid Pengelolaan Aset BKD Budi Candra, LHP ini diterima yang diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Pemut Aryo Wibowo diruangan kerjanya, Jum’at (28/12).
Usai prosesi penyerahan, di kantor Perwakilan BPK-RI Prov. Sumbar itu, terkait pengelolaan dana desa di Tanah Datar, Aryo katakan, “Dari LHP yang telah kita selesaikan, saat ini kita memfokuskan audit terhadap bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi pengelolaan dana desa, bukan pada bagaimana pengelolaan keuangannya” kata Dia.
“Kenapa?, Ia sebut diindikasikan desa atau nagari (Sumatera Barat), ibarat orang yang selama ini berjalan dikasih sepeda motor, tanpa diajari bagaimana menggunakannya, tidak diajari rambu-rambu. Disinilah tugas dan peran pemda, supaya nagarinya selamat, “ucap Aryo.
Lebih lanjut Dia menyebut jika saat ini masa transisi, jadi pengawasan melibatkan beberapa pihak yang terkait, seperti BPRN, masyarakat dan BPK jika diminta, “Tolong ini ditingkatkan, jika nagari sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan, maka cukup masyarakat yang mengawasi.” sebutnya lagi.
Dari itu Aryo minta pemda Tanah Datar mengajari tidak sebatas mengawasi, ibarat anak baru belajar berjalan yang dibimbing, sehingga nanti jika sudah besar atau mampu maka akan punya save kontrol, mengingat anggaran nagari yang dikucurkan pemerintah pusat cukup besar.
Sementara itu ditempat terpisah Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar Nofenril, mengatakan jika saat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum ada bidang khusus yang menangani tentang pengelolaan dana desa/nagari.
“Saat ini kita di daerah belum ada bidang khusus yang menaungi pengelolaan keuangan (dana desa), sementara daerah lain sudah ada yang punya, namun kita sudah melakukan pengawasan, pendampingan bahkan memberikan materi seputar pengelolaan keuangan ini, kita langsung menjadi narasumber” katanya.
“Sementara dari kelembagaan yang ada di nagari seperti BPRN, juga belum maksimal melakukan fungsinya sebagai pengawasan, jadi kita dari pemerintah daerah akan berupaya melakukan pembimbingan, agar nagari bisa mandiri dan tidak tersangkut hukum akibat dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan ini, “ucap Nofenril.
Dia juga mengatakan jika LHP yang diterima saat ini, merupakan hasil audit dari laporan keuangan beberapa nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dan Perwakilan BPK RI Sumbar ini memfokuskan audit tentang sejauh mana keterlibatan pemda dalam melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada nagari. (Irfan F)
