Jakarta – Kabutapen Tanah Datar, Sumatera Barat menggandeng anak usaha Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Antara Digital Media untuk menyebarluaskan informasi-informasi pembangunan daerah.
Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma mengatakan keterbukaan informasi publik dapat mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pembangunan, begitu juga bagi badan atau lembaga publik akan meningkatkan perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankan.
“Informasi pembangunan, potensi daerah baik pariwisata maupun pertanian dan lain sebagainya membutuhkan pelayanan informasi, komunikasi dan dokumentasi yang maksimal sehingga masyarakat jadi tahu dan terinformasikan dengan baik sesuai dengan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” katanya di sela penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Layanan Informasi Publik di Gedung Wisma Antara Jakarta, Kamis (7/11).
Adapun bagi masyarakat keterbukaan informasi publik akan dapat memenuhi hak untuk mengetahui informasi yang ada, sehingga akan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dari berbagai sektor.
Menurut Zuldafri, saat ini Pemkab Tanah Datar menyampaikan informasi melalui beberapa media resmi Pemkab yang dikelola Dinas Kominfo seperti website, www.tanahdatar.go.id, www.ppidtanahdatar.go.id, http://infopublik.id, Radio Luhak Nan Tuo 102,5 fm, media sosial (facebook, instagram, twitter, youtube), spanduk dan baliho, videotron, informasi keliling dan kerjasama dengan berbagai media dibawah koordinasi humas dan protokol pemerintah daerah.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum LKBN ANTARA, Hempi N Prajudi mengungkapkan melalui kerja sama layanan informasi publik, para pemimpin daerah bisa memberikan informasi terbaru perkembangan wilayahnya.
“Informasi di daerah bisa disebarkan melalui jaringan ANTARA sehingga investor bisa mengetahui wilayah di Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dengan dukungan pemangku kepentingan, program pemerintah bisa terwujud,” jelasnya.
Sementara itu, CEO Antara Digital Media, Darmadi, menyatakan pihaknya memiliki kewajiban dalam menyampaikan informasi kepada publik dan sekaligus meredam penyebaran berita hoaks.
“Tujuannya agar masyarakat dapat memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah pusat dan daerah,” tegas Darmadi.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Drs. Abrar didampingi kabid Komunikasi Informasi Publik Yendra Aprila mengatakan, untuk menindak lanjuti MoU dan PKS tersebut pemkab akan melakukan survey lokasi untuk rencana pemasangan videotron yang disediakan ANTARA ini.
“Kita akan segera lakukan survey di Kota Batusangkar untuk lokasi pemasangan videotron dan tempat-tempat fasilitas publik untuk media informasi ANTARA ini, dan ini terkoneksi dengan seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia, “ucapnya.
Abrar juga mengatakan jika media informasi ini nanti dapat dimanfaatkan daerah untuk mempublikasikan informasi daerah baik berupa informasi pembangunan, pariwisata, UMKM, potensi daerah dan lainnya. (Irfan F)
