MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Rombongan Presiden Joko Widodo tiba di Kabupaten Natuna , Kepulauan Riau, Rabu (8/1) dalam rangka kunjungan kerja, setelah lepas-landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.
Seperti dikutip dari Antara, mereka mendarat pukul 09.10 WIB di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Natuna, setelah menempuh penerbangan selama sekitar 1,5 jam.
Turut dalam rombongan antara lain Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Wakil Menteri ATR, Surya Chandra, Jubir Presiden, Fadjroel Rahman.
Kawasan Natuna hingga saat ini menjadi perhatian publik menyusul adanya sejumlah kapal ikan China yang beroperasi secara ilegal di Laut Natuna yang dikawal aparat kapal-kapal Penjaga Pantai China.
Laut Natuna hingga 200 mil laut lepas pantai ke arah utara secara radial merupakan wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia yang diakui UNCLOS 1982 secara internasional dan ditabalkan melalui UU NOmor 5/1983 tentang ZEE Indonesia.
Setelah mengklaim sepihak hampir seluruh wilayah Laut Natuna Utara melalui Sembilan Garis Putus-putus yang tidak pernah diketahui koordinat persisnya, China menyatakan Laut Natuna masuk sebagai teritorial negaranya.
Klaim China yang bertabrakan dengan kepentingan empat negara ASEAN ini (Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam) ini hanya didasarkan pada “fakta historis” menurut mereka bahwa Laut Natuna Utara adalah arena penangkapan ikan nenek moyang mereka sejak jaman dulu. Pada sisi lain, China selalu menghindari untuk menyelesaikan perselisihan perairan ini dengan ASEAN melainkan secara bilateral dengan keempat negara yang mengajukan klaim.
China sempat melakukan provokasi dan mengatur kapal-kapal nelayannya mencari ikan di perairan Natuna. Bahkan, China mengirim kapal pengawal untuk mendampingi kapal pencarian ikan ke Natuna.
Militer Indonesia bergerak memperkuat pertahanan di perairan terluar itu. Sejumlah kapal perang milik TNI AL merapat ke sana sebagai antisipasi masuknya kapal negara lain.
