MEDIAHARAPAN.COM Jakarta – Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap akan diselenggarakan sesuai jadwal, (9 Des 2020) karena penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.
“Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis.” Kata Presiden Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan M. Fadjroel Rachman dalam Keterangan Persnya, Senin (21/9/20)
Menurut Presiden, Pilkada di masa pandemi bukanlah hal yang mustahil karena Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. “Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.” Tegas Fadjroel.
Oleh karena itu Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.
“Demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada.” Kata Fadjroel.
Fadjroel memastikan Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.
“Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19.” Ungkap Fadjroel
Fadjroel berharap Ajang Pilkads ini Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. (MH007)
