MEDIAHARAPAN.COM Jakarta – Suhu politik memanas antara parlemen dan pemerintahan karena tidak dinontaktifkannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI dinilai semakin kuat dugaan ada kekuatan besar dibelakang Ahok yang membekenginya. Disamping itu, Mendagri mengaku siap dicopot dari jabatnnya jika keputusan tidak menonaktifkan Ahok melanggar Undang undang.
“Tidak mungkin seorang Mendagri berani bicara mundur kalau tidak diback up,” ucap Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menduga keputusan Mendagri itu bagian dari kekuatan besar yang berada dibelakang Ahok. Sebab. Kata Desmond, tidak mungkin Mendagri mengeluarkan keputusan diskiminatif terkait penonaktifan kepada daerah ketika menyandang status terdakwa.
“Ya putusan dia terdahulu atas kasus yang sama apa? Tiba-tiba dia merubah putusan yang pernah dia putuskan,” katanya.
Akibat keputusan Mendagri ini, setidaknya ada empat fraksi yang telah mengajukan hak angket. Sementara hak angket itu akan dibacakan siang ini di sidang paripurna DPR. Partai yang mengajukan hak angkte itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Kemungkinan besar DKI Jakarta akan menggelar pilkada putaran dua,tinggal menunggu keputusan resmi KPUD awal bulan maret 2017. (Bams)
