MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Kepala BPJPH Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup
enam hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal.
“Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor MUI di setiap provinsi”, jelasnya seperti diungkap keterangan resmi Kemenag, Jakarta, beberapa waktu lalu (16/10).
Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan.
“Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama”,ungkapnya.
BPJPH, menurutnya sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dengan mengakses portal si.halal.go.id.
Untuk dapat mengaksesnya, pemohon harus memiliki user name dan password terlebih dahulu dengan mendaftar melalui laman si.halal.go.id.
Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal.
“Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BPJPH,” tegas Sukoso.
Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini hanya ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI di Pusat maupun propinsi.
“Dalam waktu dekat setelah mulai kewajiban bersertifikat halal, BPJPH akan menetapkan LPH-LPH baru sesuai aturan yang ditetapkan. Berdasarkan pilihan
pelaku usaha itu, BPJPH akan memberi penugasan terhadap LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian” ujarnya.
Untuk produk dalam negeri, durasi pemeriksanaan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH. LPH dapat memperpanjang waktu pemeriksaan dan/atau pengujian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.
Untuk produk luar negeri, durasi maksimalnya adalah 40 (empat puluh) hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH. LPH dapat memperpanjang waktu pemeriksaan dan/atau pengujian paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.
“Dalam hal jangka waktu melebihi dari ketentuan, LPH mengajukan
permohonan jangka waktu tambahan kepada BPJPH,” tegas Sukoso.
Pada tahap selanjutnya, BPJPH kemudian melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Proses ini paling lama dilakukan selama 2 (dua) hari kerja
sejak diterima oleh BPJPH. Hasil verifikasi dokumen tersebut kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk.
“Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal.
Penetapan itu disampaikan kepada BPJPH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima dokumen hasil verifikasi,” ujar Sukoso.
“Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI,” sambungnya.
Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha, dan dibayarkan melalui rekening BPJPH.
Untuk besarannya, biaya penerbitan sertifikat halal sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan. []
