MEDIAHARAPAN.COM Jakarta – Pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang berkaitan erat dengan komitmen menjalankan Peraturan Daerah (Perda) yang telah disepakati bersama diharapkan tidak ada pengecualian dan hanya menguntungkan pihak tertentu.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Mohammad Saleh menegaskan apabila sudah ada Perda yang mengatur, diantaranya truk-truk tambang tidak boleh melewati jalan negara, maka harus taat hukum.
“Kalau di daerah-daerah lain jika memang sudah ada peraturan yang baku melarang truk-truk tambang batubara melintas di jalan umum atau jalan negara, ya seharusnya dipatuhi Perda itu,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/2/2017).
Saleh menuturkan kilas balik persoalan Perda di beberapa daerah awalnya menimbulkan persoalan. “Memang ada persoalan di beberapa daerah lain terkait Perda yang harus dijalankan, tapi jika sudah disepakati bersama dan juga untuk kebaikan masyarakat (tentu) harus ditaati,” ungkapnya.
Politisi asal Bengkulu ini menambahkan kejadian serupa di Kalimantan Selatan mirip dengan masalah yang pernah terjadi di daerah asal pemilihannya.
“Di daerah saya juga dulu memang ada masalah seperti itu, truk-truk tambang batubara melintasi jalan negara tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. (Perusahaan) semua sudah patuh dengan aturan,” pungkas Saleh.
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor digugat masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pemberian dispensasi crossing jalan Provinsi untuk angkutan hasil tambang.
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017 tentang Pemberian Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Februari 2017 digugat oleh masyarakat, hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa langkah Gubernur Kalimantan Selatan yang memberikan kebijakan berupa dispensasi penggunaan jalan umum untuk dilintasi oleh truk-truk yang sarat muatan hasil tambang kepada salah satu perusahaan pertambangan besar di Kalimantan Selatan dinilai melanggar hukum.
“Nanti jalan rusak dibenahinya pakai uang siapa? Uang negara itu, uang yang diambil dari pajak-pajak yang kita bayarkan selama ini, penggunaan jalan umum untuk dilintasi muatan yang melebihi batas kan melawan hukum,” kata Deddy Catur Yulianto selaku kuasa hukum masyakat Kalsel, Sabtu (25/2/2017).Tidak sedikit jalan umum rusak karena ulah pengembang,masyarakat di daerah lainnya pun yang tinggal di wilayah dekat pertambangan merasa dirugikan. (Bams)
