MEDIAHARAPAN.COM, Pati – Sebagai tindak lanjut dari pelatihan BTM se-Pantura yang diselenggarakan di kabupaten Rembang – Jawa Tengah (13/3/2019) sebelumnya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) menyelenggarakan sosialisasi dan workshop pendirian Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pati pada Minggu (14/4/2019) di hotel Syafin Pati – Jawa Tengah.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Muhammadiyah PDM Pati itu bertema “Upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah”.
Sekretaris PDM Pati, Taufiq dalam kata sambutannya mengatakan, keberadaan dari BTM di kabupaten Pati sangat vital, hal ini tidak lepas dari peran BTM dalam memajukan perekonomian di kabupaten Pati.
“Apalagi potensi-potensi ekonomi di kabupaten Pati sangat luas dan perlu sentuhan BTM dalam pengembangannya,”tuturnya.
Selain itu, lanjut Taufiq, keberadaan BTM sekaligus sebagai media konsolidasi ekonomi Muhammadiyah baik itu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan warga Muhammadiyah. Terkait dengan hal itu, dia mendorong agar secepatnya BTM Pati berdiri dan buka cabang layanan diberbagai Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM).
“Maka melalui sosialisasi dan workshop BTM Pati, kami hadirkan para peserta dari ortom, PCM seluruh kabupaten,”terangnya.
Dengan adanya workshop tersebut, PDM Pati, berharap terbentuk panitia kerja yang mengurusi pendirian BTM. PDM menilai, secara SDM dan infrastruktur PDM Pati siap untuk mendirikan BTM.
Sementara Ketua Induk BTM, Achmad Suud, menjelaskan, keberadaan BTM bukan saja dari sisi ekonomi saja tapi juga sebagai gerakan dakwah bagi Muhammadiyah. Dari sisi dakwah, kata Suud, bagaimana BTM sebagai media sosialisasi dan praktek muamalah ekonomi syariah. Dengan demikian warga masyarakat diajak untuk menanggalkan praktek maisir,gharar dan riba.
Selain itu juga, keberadaan BTM di kabupaten Pati, sebagai pusat keuangan Muhammadiyah. Dengan demikian ketika AUM ingin membangun infrastruktur bisa mengajukan pembiayaan ke BTM. Bahkan, kata Suud, maju berkembangnya BTM di daerah berdampak pada aktifitas kegiatan dakwah Muhammadiyah, karena dalam regulasi BTM disebutkan minimal 20 persen keuntungan dari sisa basil usaha diberikan kepada Muhammadiyah.
Keberadaan dari BTM juga sangat strategis dalam membantu Muhammadiyah dan pendataan keanggotaan hingga akar rumput. “Sekaligus juga sebagai miniatur Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) karena ex-officio Muhammadiyah di BTM sebesar 51 person. Inilah uniknya BTM dan selaras dengan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah,”kata Suud. (bilal)
