Oleh: Syafrudin Lessy S.Sos*
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai suatu kehidupan dan proses politik pada prinsipnya mencoba mendesentralisasi kontrol publik, yang berusaha berafiliasi untuk menjamin stabilitas politik demokrasi di dalam memobilisasi kehendak sosial, untuk mengatur pemindahan kekuasaan tertentu. Gejala ini pada dasarnya seringkali menemukan formatnya ketika terjadi praktek perebutan kekuasaan di gelanggang politik lokal maupun nasional seperti pemilu atau pilkada
Maluku dan juga beberapa daerah di tanah air dalam beberapa bulan kedepan akan di perhadapkan pada momentum politik yakni Pilkada 2018. Dalam konteks itu, khusus di Maluku, kalau melihat pandangan dan penilaian publik terhadap agenda agenda politik lokal, ini menjadi fase penting bagi terjadinya proses transformasi dan mobilitas kehendak publik di Maluku.
Dalam realitas publik, di berbagai sudut kota dan desa, ada semacam kekuatan mobilisasi massa yang coba di bangun, oleh para kontestan pilkada beserta tim suksesnya, sehingga melipatgandakan persepsi dan kehendak publik maluku di dalam memberikan dukungan politik. Langkah ini tentu juga diambil sabagai bagian dari penguatan basis politik di setiap putaran baru kontestasi elektoral politik di Maluku.
Semua ini tentunya telah melewati proses politik yang cukup panjang dan rumit. Di mulai dengan upaya beberapa kandidat melalui jalur rekomendasi partai-partai politik atau pun ada yang melalui jalur Independen atau perseorangan, sembari terus menerus mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Kontestan berloma-lomba mencoba menarik perhatian dan simpatik dari akar rumput masyarakat.
Dalam menyoroti kontestasi politik di Maluku, terlihat jelas mulai ada semacam polarisasi politik yang cukup ekstrim, yang terkadang menimbulkan situasi konflik di dalam tatanan lingkungan politik Maluku, yang harus diakui ter-segmentasi dalam kelompok-kelompok, baik itu secara kultural, usia, pendidikan maupun agama. Titik dimana menegasikan ruang-ruang dan potensi konflik dapat terbangun.
Kondisi ini tentu perlu disiasati dan disikapi dengan baik oleh semua elemen masyarakat, khususnya dari aktor-aktor politik untuk lebih mereduksi potensi konflik dan mengarahkannya pada ruang dialogis yang proporsional dan objektif. Hal ini penting, selain konflik eksesif bisa dihindari, publik juga akan makin cerdas.
Mengenai skema kekuatan politik dalam mementum pilkada ini, memang berlangsung konvergensi kepentingan, sehingga dorongan untuk mempertimbangkan dan mengupayakan kontestasi pembangunan di maluku akan bersinggungan dengan persoalan disparitas kekuasaan terhadap sumber sumber politik itu sendiri.
Meskipun ruang-ruang demokrasi memperlihatkan bagaimana pemilihan kepala daerah di Maluku amat sensitif terhadap ruang hegemoni yang sengaja dilakukan oleh masing-masing kandidat, dengan mencoba mengakomodasi unsur unsur kepercayaan, agama, suku dan ras yang masih mengakar di Maluku, provinsi bertajuk Siwalima ini.
Namun ini tentu adalah hal yang lumrah, selama itu dilakukan secara damai, dan demokratis. Apalagi ini dilakukan dalam konteks kontestasi pembangunan. Sehingga persaingan yang terjadi antara para kandidat adalah terkait dengan konsep pembangunan seperti apa yang mau dibuat atau dilakukan di Maluku, paling tidak dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Harapan publik harus bisa benar-benar diakomudir dalam rancang bangun dan konsep pembangunan, mengingat hanya pada kekuasaan lah harapan itu bisa digantungkan. Pilkada dalam konteks ini bisa menjadi jawaban atas disparitas kekuasaan yang ada. Antara rakyat yang sejatinya adalah pemegang mandat kekuasaan, kepada para pemimpin yang akan menjalankan kekuasaan itu.
Selain itu, harus di sadari secara kritis bahwa pilkada nantinya jangan hanya di pandang sekedar merupakan seremonial demokrasi untuk memenuhi normatif konstitusional, akan tetapi pilkada merupakan momentum politik yang penting dan strategis, yang mesti di gaungkan untuk ikut memecahkan persoalan sosial dan memenuhi kebutuhan pembangunan, khususnya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Pada wilayah birokrasi di Maluku misalnya mengindikasikan adanya disparitas kekuasaan terhadap realitas faktual yang dihadapi publik. Tentu keadaan ini akan menghambat pembangunan baik hambatan pada wilayah kultural maupun hambatan secara struktur. Sehingga out-put yang diharapkan dari pilkada juga antara lain akan bermuara pada reformasi birokrasi.
Jika saja semua ini bisa berjalan, seperti pertarungan gagasan yang berimplikasi pada pilihan masyarakat dalam memberikan mandat kekuasaan kepada yang dinilai mampu, dan kemudian nanti terpilih yang punya kapastitas menjalankan kekuasaan. Pilkada nanti akan menjadi pintu gerbang bagi upaya sungguh-sungguh dalam memajukan Maluku.
Namun lebih jauh dari itu jika ada langkah strategis yang di ambil oleh siapapun yang nantinya dipercaya publik Maluku untuk menjadi gubernur, dan dalam kepemiminannya mampu menyoroti dan menyikapi setiap persoalan yang terjadi untuk menciptakan Maluku aman, damai, religius dan sejahtera, wajib diberikan apresiasi.(*)
*Penulis adalah Anggota Badan Pekerja Maluku Crisis Center (MCC)
