MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Penemuan surat suara Pemilihan Umum yang tercoblos pasangan nomor urut 01 di Selangor Malaysia memberi tamparan keras badan penyelenggara pemilu.
Beredarnya video penggerebekan yang dilakukan Badan Tim Pemenangan Pasangan Calon beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mendapati ratusan ribu surat suara yang sudah tercoblos pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta Calon Anggota DPR RI dari salah satu partai politik koalisi pasangan nomor urut 01 dan ini membuktikan bahwa lemahnya pengawasan terhadap produksi dan distribusi surat suara.
Menurut Ricky Sebastian Hafiz, Ketua Ketua Koalisi Relawan Nasional Adil Makmur (KORNAS ADIL MAKMUR) mengatakan bahwa dengan ditemukannya surat suara yang tercoblos tersebut, indikasi kecurangan secara sistematis sangatlah besar dan terindikasi melibatkan Pihak ketiga, yaitu penyedia jasa percetakan surat suara.
“Karena duplikat kertas suara yang beredar banyak dan sudah di coblos tersebut bukan tidak mungkin adanya kesengajaan menduplikasi surat suara tersebut,” kata Ricky dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (12/4).
Ketika pemenang lelang pencetakan surat suara, ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus di patuhi oleh setiap vendor percetakan dan salah satunya jumlah surat suara sesuai dengan kebutuhan serta cadangan surat suara.
“Namun, dengan adanya kasus ini, surat suara yang dicetak mungkin lebih banyak dan tidak sesuai dengan SPK antara Pemerintah melalui KPU selaku penyelenggara dengan vendor yang mendapat proyek lelang pencetakan surat suara tersebut,”ujar Ricky.
Ricky menambahkan, dalam hal ini, Bawaslu, KPU bersama KPK harus turut serta mengusut hal tersebut, karena jika terindikasi adanya duplikasi surat suara, pihak vendor sudah menyalahi aturan/ wan prestasi atas kesepakatan dalam menyediakan surat suara Pemilu 2019 yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berbuat curang pada pemilu 2019 mendatang.
“Semoga percobaan kecurangan Pemilu yang terjadi di Malaysia tidak menular ke wilayah lain, dibutuhkan pemeriksaan intensif baik Bawaslu, KPU, KPK, Polri, serta elemen tim pemenangan agar dapat melaporkan segala potensi kecurangan yang berakibat cacatnya pesta demokrasi 2019 di Indonesia,”tandasnya. (bilal)
