MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Iklim turut mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Sejak dini Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengantisiasi dan mitigasi dampak perubahan iklim agar tidak berpengaruh terhadap pasokan pangan dan pencapaian kedaulatan pangan. Penanganan perubahan iklim melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menguraikan bahwa program jangka pendek terhadap iklim melalui pemantauan iklim dan cuaca melalui early warning system, penyiapan benih tahan kekeringan, tahan genangan, tahan serangan organisme penganggu tanaman, bubidaya ramah lingkungan, membuat sumur pantek maupun pompanisasi, selanjutnya pemanfaatan lahan tadah hujan dengan embung dan percepatan tanam lahan pasang surut rawa lebak di saat kering dan asuransi usahatani. Sedangkan jangka menengah dan panjang melalui program membangun infrastruktur lahan dan air seperti perbaikan irigasi, embung, longstorage, bantuan alsintan, inovasi benih unggul, budidaya dan teknologi spesifik lokasi sebagai solusi permanen yang adaptif terhadap iklim.
Untuk menjamin pasokan air irigasi, Kementan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan bendungan, DAM, jaringan irigasi primer dan sekunder 1,3 juta ha serta melakukan normalisasi sungai.
Sedangkan untuk penyediaan air pada lahan tadah hujan secara berkelanjutan Kementan bekerjasama Kementerian Desa dan PDT pembangunan embung di Seluruh Indonesia. Di tahun 2017 Pemerintah menargetkan membangun minimal 10.000 embung dari total 30.000 embung dengan jangkauan 1,5 juta hingga 2 juta ha dengan alokasi anggaran sebesar 22 triliun, bahkan untuk mendukung ketersediaan air bersumber sungai, Amran telah menyiapkan puluhan ribu pompa air untuk pengairan sawah di seluruh Indonesia
“Sumber air ini dapat meningkatkan jumlah produksi lahan 2 kali lipat, artinya pada bulan November, Desember, Januari ke depan tidak ada paceklik, “ jelas Mentan
Sistem percepatan tanam juga dilakukan melalui optimalisasi penggunaan alat mesin pertanian yang disiapkan oleh Kementan. Sehingga walau musim kemarau tiba, stok pangan masih tercukupi, menurut data Bulog, stok beras 1,6 juta ton cukup untuk 7-8 bulan ke depan
Upaya lain terkait antisipasi dampak perubahan iklim, Kementan mulai tahun 2016 memberikan jaminan asuransi terhadap petani melalui Program Asuransi Usaha Tani (AUT). Dengan iuran jika terjadi gagal panen baik akibat banjir, kekeringan dan lainnya, petani mendapatkan ganti rugi Rp. 6 juta per ha. Saat ini yang telah dicairkan klaim asuransi Rp. 39 miliar.
Terkait pernyataan dari Suryani Amin, Penasihat Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat USAID – APIK bahwa NTP yang turun 0,38 persen pada bulan Maret 2017 itu terjadi saat raya dan musim hujan, BPS telah rilis data bulanan terbaru bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) pada bulan Agustus. Tercatat NTP Agustus 2017 naik 0.94% menjadi 101,60 dibanding bulan sebelumnya, sementara NTUP Agustus 2017 sebesar 110,61 atau naik 0,78 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Indek ini bisa berfluktuasi setiap bulan terkait fenomena musiman. Kebijakan Kementan yang cermat mengantisipasi dampak perubahan iklim sehingga mampu menjaga produksi terus membaik.
Pemerintah selalu mendorong peningkatan produksi pangan dan penyerapan hasil produksi melalui refocusing anggaran, yaitu menfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur pertanian dan pemberian bantuan kepada petani, berupa alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, serta asuransi pertanian.
Sementara untuk maksimalkan penyerapan hasil pangan yang diproduksi petani, pemerintah memfasilitasi kerja sama petani dengan perusahaan BUMN maupun swasta. “Kami dorong BUMN dan swasta untuk menyerap produk-produk pangan dan bermitra dengan petani. Misalnya, untuk penyerapan gabah petani, pemerintah bentuk tim SERGAB (Serap Gabah.red), yang terdiri dari elemen Bulog, Babinsa, dan pemerintah daerah.
Menteri Pertanian menegaskan komitmennya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Berbagai upaya kerja sama, baik dengan Kemendag, Bulog, maupun TNI telah dilakukan untuk mencapai swasembada pangan khusunya melalui Program Upaya Khusus (UPSUS).
Program kerjasama Kementan dengan TNI adalah sah sesuai peraturan berlaku diikuti dengan MoU dan kerjasama dalam pengawalan sarana dan produk, pendampingan petani, cetak sawah dengan alat alat berat. Hasilnya dapat dilihat bahwa distribusi pupuk dan input lain lancar, minimalisir pemalsuan dan oplos pupuk, luas tanam dan indek tanam meningkat, produksi nya juga meningkat.
Sedangkan terkait kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim yang dapat merugikan petani, Kementan disamping menyiapkan teknologi dan infrastruktur, juga meng-upgrade kapasitas SDM petani dalam bentuk pola pola antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap iklim. Selanjutnya memperkuat kelembagaan petani dalam bentuk kelompoktani, gapoktan serta saat ini mengkoorporasikan dari beberapa Gapoktan/kelompoktani skala 4000-5000 hektar sehingga usaha semakin kuat dengan manajemen modern yang efisien dan berkualitas. Usaha dikembangkan terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga diperoleh nilai tambah yang lebih tinggi, ujar Suwandi, Plt. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan. (myw)
