MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta,- Menyimak opini pengamat pertanian atau guru besar di salah satu kampus tentang Kedaulatan Pangan, Lembaga Kajian Suropati Syndicate menilai opini guru besar tersebut seolah pemerintah tidak ada benar dalam membangun pangan dan pertanian di negeri ini.
“Hampir seluruh terobosan dan inisiatif Pemerintah menggerakkan pembangunan pertanian, dikatakan tidak ada yang tepat,” demikian dikatakan Direktur Suropati Syndicate, Alhe Laitte di Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Alhe membeberkan pangkalnya dimulai dari mempersoalkan akurasi data dan mengarah pada kebijakan dan manajemen yang tidak tepat. Padahal data memang demikian adanya sejak dulu, mungkin cara pengamat membacanya yang perlu lebih cermat.
“Ini data sudah terjadi sejak 30 tahun lalu, tidak perlu dipersoalkan lagi karena sejak 2015 sudah ditetapkan kebijakan Pemerintah satu data pangan yang dikoordinasikan oleh BPS dan sekarang BPS Bersama K/L terkait sedang bekerja meningkatkan kualitas data pangan,” ungkapnya.
Kemudian, penduduk miskin di pedesaan dikatakan pengamat itu hanya menurun sedikit 0,41% tidak sebanding dengan kenaikan PDB rata rata 4,97% pertahun dan inflasi inflasi dibawah 4%. Padahal penduduk miskin di pedesaan sudah turun 675 ribu jiwa selama tiga tahun terakhir atau turun 1,2% pertahun lebih bagus dibandingkan turunnya penduduk miskin di perkotaan.
Angka penurunan kemiskinan tersebut dalam koridor wajar dikaitkan hukum dan teori ekonomi yang ada. Justru angka kemiskinan berada pada 10-11%, maka tidak gampang menurunkan lagi, kecuali dengan terobosan seperti selama ini.
“Jangan terbolak-balik analisisnya, pengakuan bahwa kemiskinan di pedesaan turun, itu justru menjadi pembenaran bahwa kesejahteraan petani meningkat dong, bukan kesejahteraan turun,” ujarnya.
Lebih lanjut Alhe mengatakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pun tidak perlu dipersoalkan lagi dan jangan dijadikan alat pembenaran, karena sudah jelas NTP bukan alat tepat mengukur kesejahteraan petani, melainkan ukuran kemampuan daya beli petani, yang berfluktuasi sesuai perkembangan indek harga.
“Disebutkan data kemiskinan di pedesaan menurun, sementara NTP juga turun, itu artinya menjadi bukti kuat bahwa NTP tidak valid penanda kesejahteraan petani,” lanjutnya.
Pengamat itu pun mengatakan bahwa penurunan kesejahteraan petani sangat terasa di lapangan berdasarkan laporan petani. Menurut Alhe, ini justru menjadi subjektif dan tidak berdasar kaidah pengumpulan data statistik.
“Saran saya menghitung kesejahteraan agar menggunakan objective measurement,” katanya.
Selanjutnya pengamat menunjukkan data Global Food Security Index (GFSI), yang dimana peringkat mutu dan keamanan pangan Indonesia berada pada posisi 86 dari 113 negara.
“Ini pengamat menyajikan data sepenggal saja, tidak disajikan utuh,” sebut Alhe.
“Coba dilihat nilai GFSI keseluruhan tahun 2016 Indonesia peringkat 71 dari 113 negara dengan lompatan tertinggi di dunia skor 50,6 atau naik 2,7 poin. Selanjutnya simak GFSI tahun 2017 Indonesia naik lagi menjadi peringkat 69 dari 113 negara,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, tegas Alhe, semestinya simak pula data Food Sustainability Index (FSI), pada 25 negara besar sebagai sampel dengan kriteria merupakan 2/3 Penduduk dunia dan mencakup 87 % dari total PDB Dunia. Hasilnya FSI keseluruhan Indonesia di peringkat 21 dan pada aspek sustainable agriculture pada rangking 16 di atas negara Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab dan India.
Selanjutnya pengamat menyampaikan beberapa usulan, justru memang sudah dikerjakan saat ini, seperti penjaminan harga di petani, hilirisasi produk, korporasi petani, pengendalian laju konversi lahan, reforma agraria, program diversifikasi, pengembangan hortikultura. Usulan pengalihan subsidi input menjadi subsidi output, adalah ide bagus, namun dipastikan perlu dana besar dan membuat masalah baru.
“Kasus di Thailand menyalurkan subsidi output untuk petani padi, justru menjadi bermasalah dan kisruh,” sanggah Alhe.
Karena itu, menurut Alhe sangat menyayangkan ada pengamat mengatakan program pangan Kementan melalui Upaya Khusus adalah sia-sia atau hanya menghabiskan anggaran. Padahal analisisnya tidak tepat dan semoga tidak syarat kepentingan sepihak.
“Saya katakan bahwa anggaran Pemerintah sudah terlihat jelas digunakan untuk membangun infrastruktur lahan dan irigasi, mekanisasi, dan lainnya yang dampaknya baru terasa 2-3 tahun kemudian. Untuk program benih, pupuk dan lainnya sudah berdampak langsung naiknya produksi,” ungkapnya.
Hasilnya produksi padi, jagung dan lainnya meningkat. Produksi naik ini pula yang menjelaskan harga pangan menjadi lebih stabil dan stock pangan cukup banyak. Peningkatan produksi 43 komoditas sejak 2014-2016 memberikan nilai tambah sekitar Rp 280 triliun dan terkonfirmasi dari tumbuhnya PDB pertanian berkisar 3,25 hingga 3,77 persen setiap tahunnya.
“Terlepas dari data produksi dan kesejahteraan petani yang dipersoalkan pengamat, yang jelas Indonesia sejak 2016 tidak impor beras, cabai segar dan bawang merah. Dan sejak awal 2017 tidak impor jagung dan gandum pakan ternak dan bahkan sudah ekspor bawang merah ke enam negara tetangga,” tutur Alhe.
Perihal usulan evaluasi kinerja dan kepemimpinan kementerian. Ini cukup menarik dan tidak sesederhana yang dibayangkan.
“Menurut saya sih, satu terpenting adalah untuk menjadi pemimpin harus sudah selesai dengan urusannya sendiri. Seperti sekaliber Andi Amran Sulaiman bekerja keras dengan integritas, jujur, tegas dan anti-korupsi,” jelasnya.
Banyak ahli pertanian pandai dan mumpuni, tapi jarang yang memiliki karakter seperti Amran. Hal ini penting karena pemimpin harus tegas membuat kebijakan dan berani berhadapan melawan mafia, kartel dan pihak pihak pencari rente, diatas penderitaan orang kecil.
“Terakhir, ya bila ada pihak-pihak yang merasa kesal ngebet pengin menduduki posisi jabatan, pasti ada waktunya, harap sabar antri; bila ada pihak ingin berjualan bibit/benih ya melalui prosedur yang ada, dan bila ingin ikut program pun pasti dilibatkan apabila memenuhi persyaratan dan kriteria,” pungkas Alhe. (myw)
