MEDIAHARAPAN.COM, Ambon,- Sejumlah kasus yang mengendap lama dan tak tertangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku jelang akhir tahun ini mendapat reaksi Moluccas Democratization Watch (MDW). Lembaga yang fokus pada pemajuan HAM dan demokrasi ini menilai Kejaksaan Tinggi Maluku kinerjanya buruk sepanjang tahun 2018
“Ada banyak kasus yang mandek dan tak tuntas ditangani Kejaksaan. Kinerja yang buruk seakan tanpa orientasi”, Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Jaringan dan Sumber Daya Manusia MDW, Petrus E. Temorubun kepada media.
Dalam catatan MDW sejumlah kasus yang menyita perhatian publik seperti kasus terminal transit Passo dan kasus water front city yang diantarnya menyebabkan kerugian negara yang besar, sayangnya tak kunjung sampai ketahap penuntutan, belum sejumlah kasus lainnya.
“Publik tentu prihatin, melihat banyaknya kasus berbanding terbalik dengan kualitas penanganan, bahkan tak ada satupun kasus korupsi yang dituntaskan, seperti tak ada kemauan kuat, dan terkesan dibiarkan”, urai Petrus.
MDW mencatat, saat pertama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Triyono Haryanto berjanji dan ingin ada zero case atau tak ada kasus yang mengedap, nyatanya belum satu pun kasus yang diadili. Ini menjadi tanda tanya publik, apa yang sebenarnya melatarbelakangi.
“Jika begini realitasnya, patut diduga ada permainan, karena dalam banyak pengalaman kasus yang ditangani kerap dijadikan sebagai alat negosiasi, atau ‘ATM’ dengan pihak yang terancam proses hukum, gejala ini yang kita takutkan menjangkiti Kejaksaan Tinggi Maluku”, ujar Petrus yang juga adalah Komda PMKRI Maluku dan Maluku Utara
Pihaknya berharap agar berbagai kasus di Maluku dapat tertangani bila tak mau muncul persepsi buruk di masyatakat. Bila perlu, kepala kejaksaan yang tak becus bekerja segera diganti dari pada korupsi di Maluku tak tertangani
“Kejaksaan Agung mestinya dapat memberikan advise kepada kejaksaan di Maluku, agar tahun depan lebih baik kinerjanya, bila perlu Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku diganti dengan yang lebih kapabel dan berintegritas, sehingga agenda pemberantasan korupsi di Maluku dapat berjalan baik”, pungkas Petrus.(*)
