MEDIAHARAPAN.COM, Rembang – Untuk mewujudkan pilar ketiga (ekonomi) Muhammadiyah, Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) bangun jaringan koperasi syariah di Pantura ( Pati, Rembang, Kudus, Jepara, Demak dan Blora). Dengan adanya koperasi syariah dalam bentuk BTM, akan membantu bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) setempat untuk membuat pusat keuangan Muhammadiyah dan gerakan dakwah.
Demikian penegasan Direktur Eksekutif Induk BTM Agus Yuliawan, dalam kata sambutannya, di acara pembukaan kemarin (13/03/2019) pelatihan koperasi syariah BTM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM berkerjasama dengan Induk BTM selama empat hari 13 – 16 Maret 2019, di Rembang – Jawa Tengah.
Selain sebagai pusat keuangan Muhammadiyah, lanjut Agus, BTM memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, diantaranya dalam pengendalian inflasi, pencegahan terhadap pelarian modal dari daerah ke kota (capital out of flow) dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
“Dengan adanya BTM di tiap-tiap daerah, nantinya akan membantu pemerintah daerah dalam program – program pembangunan kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.
Jaringan BTM Pantura sangat strategis bagi pengembangan ekonomi Muhammadiyah, hal ini tidak lepas dengan besarnya potensi – potensi ekonomi di wilayah Pantura seperti pertanian, kebaharian, jasa dan perdagangan. Selain itu pula, dengan adanya BTM Pantura akan menghubungkan jaringan BTM di Jawa Timur secara road map yang selama ini sudah ada di Kabupaten Tuban.
Sementara ditempat yang sama Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ( MEK – PWM) Jawa Tengan Haeruddin, mengapresiasi, langkah – langkah Induk BTM dalam membangun jaringan BTM Pantura. Hal ini sesuai dengan kebijakan PWM Jawa Tengah dalam mewujudkan kebijakan ekonomi satu BPRS di tingkat provinsi, satu BTM tiap daerah dan satu toko ritel ditingkat cabang (kecamatan).
“Untuk itu saya berharap kepada Induk BTM untuk tidak lelah dalam mengedukasi dan mensosialisasikan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) di seluruh jaringan di provinsi Jawa Tengah,”tandasnya.
Sedangkan Muarikh Abbas, Kabid Peningkatan Kualitas Lembaga Diklat Perkoperasian Deputi Bidang Pengambangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, menambahkan, agar BTM yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) meningkatkan kualitas. Hal ini sesuai dengan kebijakan reformasi koperasi yang mendorong agar koperasi berkualitas dan bukan kuantitas. Dia menyakini, itu bisa dilakukan oleh BTM karena BTM dikelola oleh sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan kaya dengan para intelektual.
“Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan selalu mendukung BTM dalam membangun jaringan koperasi syariah diseluruh Indonesia,”terangnya. (bilal)
