Ambon,- Pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah, yang dipusatkan di Islamic Center, Kota Ambon, 26 February 2017, dan telah usai baru-baru ini, menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dinamkan “5 Butir Deklarasi Ambon”. Terdiri dari:
1. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Modal politik dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kedaulatan dan keadilan sosial adalah atas, nafas dan tujuan yang menggerakan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, seperti penjajahan, penindasan, tirani dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sediri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan dan kepribadian yang konstitusinal. Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengelola sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumber daya insani tanpa diskriminasi, dan membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral agama, sosial dan peradaban utama.
3. Keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahhteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan terbuka bagi semua yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah dan perli ndungan bagi yang tidak berdaya. Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan mendominasi oleh mereka yang digdaya.
4. Cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen yang tinggi oleh semua pihak baik pemerintah, partai politik, masyarakat madani dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak menyadari saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi. Kesenjangan sosial yang terbuka antar kawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius. Jika tidak segera dilakukan langkah sigap maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.
5. Pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara. Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodalan asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporakporandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.
Soucre : Koran Siwalima 27 February 2017
