MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Salah seorang Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengklarifikasi berota di gatra.com dengan judul ‘Anwar Abbas : Polisi Berani Enggak Periksa Orang NU?’
Berita tersebut berkaitan dengan tanggapan terhadap pemeriksaan Ustaz Bachtiar Nasir (UBN).
Menurut Anwar, dalam pemberitaan sebelumnya, diberitakan bahwa ia menyampaikan statemen tentang dalam kasus Bachtiar Nasir apakah polisi berani memeriksa orang NU.
“Saya sampaikan bahwa pemberitaan tersebut salah,” ujarnya dalan keterangan resminya, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Sebelum wawancara, Anwar mengaku bertanya kepada pewawancaranya. Terkait apa sebabnya Bachtiar Nasir jadi terdakwa. Wartawan tersebut menyebutkan, karena dia menghimpun dana dari masyarakat. Lalu Anwar jawab kalau dia (UBN) menghimpun dana dari masyarakat, maka NU, Muhammadiyah, dan Ormas Islam lainnya kan juga menghimpun dana masyarakat. Lalu kenapa polisi juga tidak periksa NU, Muhammadiyah, dan Ormas-ormas Islam lainnya juga?
“Saya heran, wawancara tentang Bachtiar Nasir kok judulnya dilencengkan dan menjadi provokatif? tegasnya.
Dalam wawancara itu, Anwar sempat menjelaskan bahwa penegak hukum bukan aparat pemerintah, melainkan aparat negara. “Jadi, dalam bertindak tidak tebang pilih. Kalau tebang pilih berarti tidak tegak. Kalau keadilan tidak tegak, jangan bermimpi perdamaian akan tegak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa saat ini aparat hukum malah jadi aparat pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia berada dalam persimpangan jalan menuju kedamaian. “Kalau mau damai tegakkan hukum secara adil, jangan diskriminatif. Penguasa mengabdi pada masyarakat. Bukan masyarakat yang tunduk pada penguasa. Masyarakat tunduk pada keadilan. Penguasa juga tunduk pada keadilan,” tegasnya.
“Ketika menegakkan hukum harus adil. Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, tunggu waktunya. Ibarat bunga menunggu matang jatuh,” ujarnya. (bilal)
