Hingga penghujung 2016 pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla belum memiliki blue print dan road map bagi pembatasan impor. Hal tersebut disorot oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, APINDO mendesak pemerintah segera menyusun cetak biru (blueprint) dan road map untuk penerapan aturan pembatasan impor, serta mempersiapkan substitusi produk bernilai tambah bagi industri di dalam negeri.
Ia mengatakan, regulasi pembatasan impor harus diterapkan secara bertahap, untuk melindungi kelangsungan industri maupun untuk mendorong industrialisasi yang kini digencarkan pemerintah.
“Pembatasan kalau niatnya substitusi, itu harus ada. Perlu dipersiapkan blueprint dan road map. Perlu perencanaan pencapaian substitusi impor, karena kalau tidak pendalaman, industri tidak akan terlaksana. Kelengkapannya harus ada, agar barang ilegal sulit masuk,” kata Hariyadi di Jakarta,( Kamis 22/12/2016).
Hariyadi mengatakan, aturan yang mengatur tentang pembatasan impor harus didasarkan pada kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dan substitusi produk. Dia mencontohkan, pembatasan impor daging sapi tanpa perencanaan matang akan mengakibatkan terjadinya inflasi.
“Indonesia adalah negara besar yang memiliki sumber daya alam melimpah. Hilirisasi harus dilakukan secara matang dan terencana dengan baik, sehingga tidak membuat pengusaha bersikap masa bodoh dengan mengimpor produk-produk yang dapat merugikan masyarakat,” ucap Hariyadi
