MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesi (APJII) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk fokus pada keamanan aplikasi saja, bukan malah membuat regulasi mengenai layanan Virtual Private Network (VPN).
“Kita mau lihat yang diregulasi itu apa? Masalahnya sekarang kalau kita bicara internet, printilan-nya banyak. Masak mau diregulasi semua,” ujar Ketua Umum APJII, Jamalul Izza seperti dikutip dari VIVA, Rabu (12/6/2019)
Jamal mengatakan, jika regulasi berkaitan dengan keamanan data, hal tersebut tergantung pada enkripsi yang ada di aplikasi. Alasannya karena pencurian data juga bisa dilakukan melalui penggunaan Wifi gratis.
“Kalau misalnya yang mereka atur dalam konteks menginformasikan VPN yang aman, yang tidak ada penyadapan, mungkin beda lagi ceritanya. Tapi kalau VPN yang diatur, berapa izin yang harus dikeluarkan. Mau ngapain gituloh,” kata Jamal.
Ia kembali memberi contoh, misalnya perbankan. Saat ini perbankan sudah memiliki enkripsi yang bagus, terlepas dari apapun kode rahasia yang dimiliki nasabah. Kemudian jika data bisa dicuri, maka yang dipertanyakan adalah keamanan aplikasi bank tersebut.
“Fokus saja pada aplikasi, bukan VPN yang harus dipikirkan. Ngapain dikontrol, lebih baik kontrol aplikasinya. Ini kan baru wacana, pikirin-lah. Jangan terlalu, malah lucu nantinya,” pesannya. (bilal)
