Catatan untuk Hari Anti Korupsi

Oleh : Mohamad Ikhsan Tualeka*

Tepatnya 9 Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan konvensi melawan korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Momentum itu kemudian menjadi titik peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2006.

Bukan tanpa alasan dunia memperingati hari anti korupsi, kemiskinan dan ketertinggalan sejumlah bangsa, ditandai dengan tingginya angka korupsi. Korupsi telah merampok upaya pemberantasan kemiskinan. Rendahnya Corruption Perception Index/Indeks Persepsi Korupsi (IPK) suatu negara selalu berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketertingalannya. Sebut saja Somalia, Azerbaijan, Kamerun, Etiophia, Liberia dan Uzbekistan merupakan negara-negara miskin yang selalu berada diposisi teratas sebagai negera terkorup versi Transparency International

Indonesia sendiri walaupun setiap tahun IPK-nya terus membaik, namun peringkatnya masih tergolong rendah. Rilis terbaru IPK tahun 2018 ini menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara-negara yang diteliti. Walaupun peringkat tersebut menurun dari IPK tahun lalu yaitu peringkat 90, sejatinya Indonesia memperoleh skor IPK yang sama dari tahun lalu, yaitu 37.

Tak ayal kemudian bangsa kita juga masih sulit merangkak dari keterpurukan, angka kemiskinan dan kesakitan masyarakat masih terus tinggi dan sulit ditekan. Anggaran negara yang memang harus dipotong untuk membayar hutang luar negeri pun sebagian akhirnya menguap akibat kualitas dan kuantitas korupsi masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkat dalam jumlah kasus dan jumlah kerugian uang negara. Juga semakin sistematis dan merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Lihat saja, lembaga peradilan sebagai unjung tombak pemberantasan korupsi pun tak luput dari praktik korupsi. Kasus penyuapan sejumlah hakim Tipikor baru-baru ini –tanpa bermaksud mengeneralisir–setidaknya dapat menggambarkan mentalitas aparat penegak hukum kita yang hingga saat ini belum banyak berubah. Kasus-kasus ini menegaskan masih kentalnya mafia peradilan.

Selain di lingkungan peradilan, korupsi menjalar hampir ke seluruh lembaga negara. Berdasarkan data Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) Fakultas Hukum UGM, menunjukan bahwa korupsi yang terjadi dibanyak sektor didominasi oleh korupsi kepala daerah. Faktanya, sepanjang tahun ini saja entah sudah berapa bupati dan walikota yang terjerat kasus korupsi.

Lembaga legislatif juga tak ketinggalan, sejumlah kasus anggota DPR dan DPRD di berbagai daerah ikut menambah daftar panjang pejabat korup di negeri ini. Korupsi yang semakin luas dan sistimatis ini, tentu membuat siapa pun prihatin – kecuali yang menikmati hasilnya. Padahal korupsi sejatinya tidak semata-mata merugikan keuangan negara, tapi lebih dari itu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat telah dilanggar. Wajar kalau korupsi digolongkan sebagai extraordinary cirme.

Dari sisi kerugian negara, data dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) cukup mengejutkan. Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun saja, hasil audit investigasi BPKP menemukan adanya kerugian negara akibat korupsi bisa mencapai Rp. 1,9 triliun. Sekitar 75 persennya berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan negara kehilangan Rp. 36 triliun per tahun akibat kelalaian pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan dalam rentang waktu tiga tahun, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat mencapai lebih dari Rp 24 triliun.

Bagaimana dengan Maluku? Di negeri para raja ini, angka korupsi tergolong tinggi, ditandai dengan banyaknya laporan masyarakat terkait kasus korupsi. Sayang, banyaknya laporan ternyata berbanding terbalik dengan kualitas penanganannya, sekalipun sejumlah kepala dinas baik di level propinsi dan kabupaten kota yang didakwa terkait korupsi, namun sejumlah kasus korupsi dengan angka kerugian negara yang cukup besar belum tertangani dengan serius. Pantas saja ICW pernah menempatkan Maluku dalam urutan 5 besar daerah terkorup di Indonesia, peringkat yang sama sebagai daerah termiskin menurut BPS 2017.

Tahun ini KPK bahkan hingga melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap sejumlah orang pejabat dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Maluku-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak. Tidak hanya dilingkup birokrasi, praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kerugian negara pun merembet hingga ke sejumlah kepala desa seiring dengan dialokasikannya dana desa yang jumlahnya miliaran rupiah.

Artinya korupsi di Maluku, ada dalam spektrum yang luas, baik kualitas maupun kuantitas. Bahkan KPK mencatat dan telah pula dipublikasi, dari ratusan laporan kasus di Maluku yang masuk hingga tahun ini, setidaknya ada 155 kasus yang diindikasi terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK). Memang masih harus ditelaah lagi guna penyesuaian kewenangan penyelesaiannya, karena KPK hanya memproses kasus yang berkaitan dengan penyelenggara negara.

Banyaknya kasus yang dilaporkan masyarkat ke KPK, bisa jadi antara lain karena kurang percaya pada proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Maluku. Selain banyak yang tak tertangani dengan serius, ditengarai kasus korupsi juga kerap dipakai sebagai ‘ATM’ sejumlah oknum jaksa, yang semakin mempertegas bahwa mafia peradilan juga memang telah menjalar sampai ke daerah. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di Maluku pun setali tiga uang, ditandai dengan sejumlah tersangka kasus korupsi di vonis ringan, bahkan ada yang diputus bebas.

Dalam realitas yang masih memprihatinkan semacam ini, tentu kita tidak boleh pesimis, justru optimisme harus menyeruak. Saatnya bangkit dan menjadikan korupsi benar-benar sebagai musuh bersama (common enemy. Melawan korupsi jangan lagi sebatas wacana dan sekedar menjadi diskusi formal maupun informal di warung-warung kopi.

Kerjasama, sinergitas dan kemauan besar masyarakat untuk bebas dari korupsi serta mendorong lembaga hukum untuk bekerja lebih optimal dapat menumbuhkan optimisme itu. Sebab, jika tetap disuarakan besama-sama oleh seluas mungkin kalangan dan berdasarkan semangat kolektif, tidak mustahil gerakan anti korupsi dapat menjelma menjadi senjata ampuh dan kekuatannya menggentarkan.

Sekalipun masih membutuhkan waktu. Karena gerakan semacam ini mensyaratkan kultur yang kondusif. Kultur yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat yang mengalami pencerahan dan menyadari hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi menjadi watchdog dalam memantau proses perencanaan, penyelenggaraan dan kontrol terhadap pemerintah daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah. Sesuatu yang penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan baik dan bersih.

Dukungan seluruh komponen masyarakat Maluku sangat diperlukan. Paling tidak dengan menjadi masing-masing individu warga negara yang dapat mengembangkan prinsip kejujuran, amanah, solidaritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan – dapat diretas altruisme dan solidaritas sosial, mengurangi praktik dan budaya koruptif, demi kemajuan peradaban orang Maluku yang adil dan makmur. Selamat hari anti korupsi, ayo bangkit dan lawan korupsi.

*Penulis adalah Koordinator MDW

Comments

comments