MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta – Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (Sekjen PP GPI) Diko Nugraha menyerukan kader GPI diseluruh Indonesia untuk turun ke jalan mengawal kedaulatan rakyat. Seruan ini diberikan untuk mengawal keputusan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak mencederai rasa keadilan, kebenaran dan kedaulatan rakyat.
Seruan ini ditegaskan oleh Diko Nugraha karena PP GPI menilai bahwa proses demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah terlalu mahal. Karena telah menghamburkan triliunan uang rakyat dan ratusan nyawa. Ditemui di Markas PP GPI Menteng Raya 58 Jakarta Pusat, Jumat malam (14/6/2019), ia menyampaikan, bahwa dalam proses penghitungan suara saja sekitar 600 orang rakyat harus kehilangan nyawanya. Jumlah ini masih ditambah dengan adanya tragedi berdarah yang ada di depan kantor Bawaslu pusat pada saat aksi 21 dan 22 Mei 2019.
“Proses demokrasi ini terlalu mahal, karena telah menelan uang rakyat 22 triliun. Ratusan petugas pemilu dan delapan orang meninggal dunia. Serta ratusan yang luka-luka saat tragedi berdarah 21 – 22 Mei 2019,” kata Diko Nugraha.
Sekjen PP GPI menegaskan, jangan sampai harga mahal pesta demokrasi ini menjadi sia-sia. Semua ini bisa terjadi, jika para hakim MK membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta kebenaran dan keadilan. Jika hal tersebut terjadi, Diko Nugraha menegaskan, sesungguhnya keputusan tersebut telah mencurangi kedaulatan rakyat.
“Jangan sampai semua pengorbanan tersebut menjadi sia-sia. Hanya karena putusan 9 hakim MK yang mencederai keadilan dan merampas kebenaran. Serta kedaulatan rakyat yang dicurangi,” tegas penggagas Tauhid Yes Politik No ini.
Lanjutnya, untuk memastikan tegaknya kebenaran, GPI siap berada di barisan terdepan. Kesiapan ini didasari oleh kesadaran bahwa selama ini rakyat yang selalu menjadi korban. Diko Nugraha sangat menyesalkan hingga saat ini belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya rakyat yang tidak berdosa dalam proses pemilu saat ini.
“Gerakan Pemuda Islam harus menjadi garda depan untuk ikut mengawal keadilan, kebenaran dan kedaulatan rakyat Indonesia. Jangan sampai kasus dan tragedi berdarah 21 – 22 Mei di depan Bawaslu terulang kembali. Karena rakyat yang akan menjadi korbannya tanpa ada yang bertanggung jawab. Selain itu, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi disalahkan,” kecam Diko Nugraha.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Diko Nugraha atas nama PP GPI menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk melakukan aksi. Aksi tersebut akan bersifat nasional, tidak hanya terpusat di Jakarta saja namun seluruh daerah di Indonesia.
“Kami atas nama Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah serta para kader dan anggota Gerakan Pemuda Islam Se-Indonesia utk aksi turun jalan. Seluruh daerah, tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta saja. Kita harus mengawal kebenaran dan kedaulatan rakyat yang akan ditentukan oleh palu keadilan di Mahkamah Konstitusi,” pungkas Diko Nugraha. (bilal)
